ads

Tampilkan postingan dengan label Permendagri. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Permendagri. Tampilkan semua postingan

Selasa, 11 Desember 2018

Apakah Anda Mencari Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Dan Lampirannya [Format Excel-Pdf-Word]?


[Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan Lampirannya]
Infografis : [Permendagri no 20 tahun 2018 dan lampirannya]

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa telah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, di Jakarta pada tanggal 11 April 2018. Apa yang ditetapkan oleh Mendagri tersebut sekaligus mengubah/merevisi Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Lalu apakah pengelolaan keuangan desa yang saat ini masih berjalan berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 secara otomatis dicabut atau tidak berlaku? Kapan sebenarnya Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 ini mulai berlaku atau diberlakukan? Dan Bagaimana dengan Peraturan Bupati/Walikota yang telah ditetapkan sebelum Permendagri ini? Apakah tetap berlaku atau bagaimana? 



Secara tegas dinyatakan dalam pasal 78 ayat (1), (2), dan (3) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa :

Pengelolaan Keuangan Desa yang saat ini masih berjalan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa tetap berlaku sampai tahun 2018 sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini. (Pasal 78 Ayat 1)

Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini mulai berlaku untuk APB Desa tahun anggaran 2019. (Pasal 78 Ayat 2).

Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pengelolaan Keuangan Desa yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Menteri ini tetap berlaku dan wajib menyesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Menteri ini ditetapkan. (Pasal 78 Ayat 3)



Baca juga : Perbup Pengelolaan Keuangan Desa 2019

Lalu mengapa Permendagri Nomor 20 tahun 2018 ditetapkan? Atau apa alasan yang melatarbelakangi sehingga kemudian Mendagri mengeluarkan Peraturan Menteri ini, yang sekaligus mencabut Permendagri nomor 113 tahun 2014 dan merevisi Permendagri Nomor 114 Tahun 2014? 






Lantas, Pasal-Pasal apa saja yang dihapus/dicabut/dinyatakan tidak berlaku setelah Permendagri 20/2018 berlaku atau diberlakukan? Apa saja contoh format yang diuraikan dalam permendagri nomor 20 tahun 2018 dan lampiran-nya tersebut? Diantaranya adalah format penganggaran, penatausahaan/pembukuan, pelaporan sampai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Namun untuk lebih memahami Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan lampiran-nya, sebaiknya anda baca artikel dibawah ini.






Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Perubahan Atas Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa) dirasa penting dan urgen, Mengapa? Karena format-format tersebut akan diberlakukan mulai tahun anggaran 2019. Artinya Pemerintah Desa dan pihak terkait tentu saja mesti merujuk atau mengacu pada regulasi/peraturan menteri ini. 

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Perubahan Atas Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa) dirasa penting dan urgen, Mengapa? Karena format-format tersebut akan diberlakukan mulai tahun anggaran 2019. Artinya Pemerintah Desa dan pihak terkait tentu saja mesti merujuk atau mengacu pada regulasi/peraturan menteri ini. 



Sekarang bagaimana contoh format dalam  permendagri nomor 20 tahun 2018 tersebut. Silahkan download gratis permendagri nomor 20 tahun 2018 beserta lampiran-nya (dalam bentuk pdf-excel (xls)-word (doc) dibawah ini :

#Permendagri 20/2018 (Pdf)

#LampiranPermendagri20/2018# dibawah ini :

 1. CONTOH FORMAT PENGANGGARAN

  • Format Kode Rekening Desa

Download [link 1] [link 2]
  • Format Perdes APBDes

Download [link 1] [link 2]
  • Format Lampiran Perdes APBDes

Download [link 1] [link 2]
  • Format Perkades Tentang Penjabaran APBDesa

Download [link 1] [link 2]
  • Format Lampiran Perkades Tentang Penjabaran APBDes

Download [link 1] [link 2]
  • Format Perdes Tentang Perubahan APB Desa

Download [link 1] [link 2]
  • Format Lampiran Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa/APBDes Perubahan

Download [link 1] [link 2]
  • Format Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDes

Download [link 1] [link 2]
  • Format Lampiran Peraturan Kepala Desa (Perkades) tentang Perubahan Penjabaran APB Desa

Download [link 1] [link 2]


2. CONTOH FORMAT PENATAUSAHAAN
  • Format DPA Desa (RKA,RKKA, Dan RAB)

Download [link 1] [link 2]
  • Format-Format Penatausahaan (RAKDes, Buku Kas Pembantu Kegiatan, BPKPSM, SPP, Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, LARPKA & RKAL)
Download [link 1] [link 2]


3. CONTOH FORMAT PELAPORAN


  • Format Perdes LRA APBDes
Download [link 1] [link 2]

  • Format Lampiran Perdes LRA APBDes
Download [link 1] [link 2]

Baca Juga :

Panduan Download Gratis Di Blog Format Administrasi Desa

Contoh-contoh format diatas diolah dan disesuaikan dari Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Lampirannya dan sumber-sumber lainnya.

Download/Unduh gratis Contoh Format Excel-pdf-Word Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa beserta Lampirannya diatas. Tolong sampai ke Kami jika ada kendala dalam proses mendownload. Kami akan segera membantu Anda. Jadi jangan sungkan !

Demikian ulasan regulasi format administrasi pengelolaan keuangan desa "Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Dan Lampirannya (Format Excel-Pdf -Word)". Jika format-format ini berguna, silahkan BAGIKAN link url artikel ini kepada sobat-sobat desa lainnya. 

Saya senang bisa membagikan format-format ini kepada Anda semua. Mari kita jalin hubungan tidak hanya disini saja. Yuk bergabung dalam FORUM/KOMUNITAS/GRUP FORMAT ADMINISTRASI DESA :

FORMAT ADMINISTRASI DESA (GOOGLE PLUS)

FORMAT ADMINISTRASI DESA (FACEBOOK)

Semoga bermanfaat bagi Anda semua yang membutuhkan format-format administrasi di desa. Terima Kasih sudah berkunjung di Blog Format Administrasi Desa - Portal referensi dan preferensi desa se-Indonesia (***)





Upcoming search :

  • permendagri nomor 20 tahun 2018 dan lampirannya
  • lampiran permendagri 20 tahun 2018 format excel
  • download permendagri 20 tahun 2018 pdf
  • permendagri 20 tahun 2018 ppt
  • permendagri 20 tahun 2018 word
  • permendagri 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa
  • permendagri no 20 tahun 2018
  • download permendagri no 20 tahun 2018 pdf
  • permendagri 20 tahun 2018 download
  • permendagri 20 tahun 2018 excel
  • lampiran permendagri 20 tahun 2018 excel
  • pdf permendagri 20 tahun 2018
  • excel permendagri 20 tahun 2018 lampiran
  • lampiran permendagri 20 tahun 2018 doc
  • lampiran permendagri 20 tahun 2018 word
  • download lampiran permendagri 20 tahun 2018
  • word permendagri 20 tahun 2018
  • lampiran permendagri 20 tahun 2018 xls
  • Permendagri Nomor - 20 Tahun 2018 Lampiran
  • Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Permendagri No.20/2018
- Tidak ada komentar:
Label: , , , , ,
Lokasi: Jalan Veteran No.7, RT.3/RW.2, Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110, Indonesia

Poin-Poin Penting Seputar Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Yang Perlu Diketahui

[Poin-Poin Penting dalam Permendagri 20/2018]
Tahukah Anda Poin-Poin Penting dalam Permendagri 20/2018

Ada tanya yang menggelitik dilontarkan kepada saya dalam beberapa kesempatan pasca Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ditetapkan oleh Mendagri, Tjahjo Kumolo pada tanggal 11 April 2018. Sahabat saya (baca juga : Perangkat Desa) bertanya, apa poin-poin penting atau pasal-pasal penting di dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 itu? Seberapa pentingkah Permendagri ini?

Dari analisa yang saya lakukan, meskipun Saya bukanlah seorang pakar hukum tata negara (hehe). Saya menemukan beberapa poin, pasal atau format yang menurut saya itu penting diketahui. Ada pasal di dalam Permendagri nomor 20 tahun 2018 yang menyebut bahwa Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku secara menyeluruh (Sesuai Pasal 79 huruf b, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018). Ada juga Pasal yang mengubah/merevisi Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, namun hanya sebagian saja yang diubah (Sesuai Pasal 79 huruf a, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018).


Lalu apa saja sebagian yang dicabut atau dinyatakan tidak berlaku dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa?


Berikut ini pasal-pasal yang dicabut atau dinyatakan tidak berlaku dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 (sesuai Pasal 79 huruf a, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018) adalah :


  • Pasal 6 ayat 2, ayat 3, ayat 4 dan ayat 5  (tentang pembagian bidang-bidang dalam penyusunan RPJMDesa)
  • Pasal 40 ayat 2 (tentang Komposisi Tim Pelaksana Kegiatan Desa)
  • Pasal 52 ayat 1 (tentang Koordinasi Kepala Desa terhadap perangkat desa sebagai pelaksana kegiatan
  • Pasal 54 ayat 2 (tentang pelaksanaan program sektor yang dilaksanakan oleh perangkat desa atau unsur masyarakat)
  • Pasal 57 ( tentang tugas Tim Pelaksana Kegiatan Desa) 
  • Pasal 58 (tentang penyusunan rencana kerja TPKD)
  • Pasal 60 ayat 4 (tentang peserta bimbingan teknis oleh pemerintah, pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota)
  • Pasal 62 ayat 2 dan 3 (tentang dokumen kelengkapan administrasi kegiatan)
  • Pasal 66 ayat 2 (tentang jumlah dan swadaya masyarakat yang harus sesuai ketentuan RKPDes)
  • Pasal 69 (tentang pengadaan barang dan jasa)
  • Pasal 71 (Rapat kerja pelaksanaan kegiatan yang dipimpin oleh Kepala Desa
  • Pasal 72 (Mengenai Pembahasan dalam rapat kerja pelaksanaan kegiatan)
  • Pasal 79 (Laporan TPKD secara langsung kepada Kepala Desa selaku Kuasa Pengguna Anggaran Desa).
  • Pasal 81 ayat 3 (Laporan TPKD kepada Kades yang disaksikan BPD dalam Musyawarah Desa  Pelaksanaan Pembangunan Desa)

Selain poin-poin/pasal-pasal penting yang dihapuskan/dicabut/dinyatakan tidak berlaku lagi. Ada beberapa regulasi penting yang harus segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, termasuk Pemerintah Desa. Regulasi-regulasi mengenai apa saja yang perlu disiapkan?

Regulasi Penting Yang Perlu Disiapkan Oleh Pemerintah Kabupaten/Kota (Tinjauan Permendagri 20/2018)


Setidaknya yang perlu segera disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota baik melalui Peraturan Daerah/Peraturan Bupati Maupun Keputusan Bupati adalah :

  • Peraturan Bupati tentang pengelolaan keuangan desa (Pasal 23, pasal 28, pasal 40, pasal 44).
  • Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan APBDes setiap tahun anggaran (Pasal 31 ayat 2 dan 3).
  • Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Pasal 52)
  • Panduan evaluasi rancangan perdes APBDes (Pasal 34 ayat 2 dan 3)
  • Keputusan Bupati tentang hasil evaluasi perdes APBDes (Pasal 35 ayat 1 – 5)
  • Keputusan Bupati ttng pembatalan APBDes [kondisonal/situasional/jika diperlukan] (Pasal 36 ayat 1).
  • Keputusan Bupati tentang pendelegasian evaluasi APBDes kepada camat atau sebutan lain (Pasal 37).


Catatan : Beberapa poin yang harus termuat dalam Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Bupati (Perbup) mengenai Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Permendagri 20 Tahun 2018 adalah :

  • Ketentuan mengenai kegiatan yang dapat didanai serta kriteria bencana alam dan bencana sosial, dan lain-lain, melalui sub bidang keadaan mendesak (Pasal 23 ayat 6 dan 7).
  • Tata-cara penyertaan modal BUMDes (Pasal 28 ayat 5 dan 6).
  • Kriteria keadaan luar biasa untuk dilakukan perubahan APBDes lebih dari sekali dalam satu tahun anggaran (Pasal 40 ayat 3).
  • Pengaturan jumlah uang tunai yang dapat dipegang oleh kaur keuangan untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa (Pasal 44 ayat 4 dan 5). 

Regulasi Penting Yang Perlu Disiapkan Pemerintah Desa (Tinjauan Permendagri 20/2018)


Yang perlu disiapkan oleh Pemerintah Desa baik berupa Peraturan Desa (Perdes), Peraturan Kepala Desa (Perkades) dan Surat Keputusan Kepala Desa adalah :

  • Peraturan Desa tentang RKPDes (Pasal 34 ayat 3 poin c).
  • Peraturan Desa tentang APBDes yang disahkan selambat-lambatnya 31 Desember (Pasal 38 ayat 1 dan 2).
  • Peraturan Desa tentang pembentukan dana cadangan bila ada (Pasal 27 ayat 1, 2 dan 3; pasal 34 ayat 3 poin e)
  • Peraturan Desa (Perdes) tentang Penyertaan Modal jika tersedia (Pasal 34 ayat 3 poin f)
  • Peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa (Pasal 34 ayat 3 poin d)
  • Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDes (Pasal 34, Pasal 38 ayat 3).
  • Peraturan Kepala Desa (Perkades) tentang perubahan penjabaran APBDes [kondisional/situasional] (Pasal 41 ayat 1, 2 dan 3).
  • Peraturan Desa tentang perubahan APBDes [situasional] (mutatis mutandis – pasal 38)
  • Peraturan Kepala Desa tentang perubahan APBDes [situasional] (Mutatis mutandis – pasal 34)
  • Perkades tentang dasar pelaksanaan APBDes yang tak disepakati BPD [kondisonal/situasional] (Pasal 32 ayat 4 dan 5).
  • Keputusan Kepala Desa tentang pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD. (Pasal 7).
  • Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang diusulkan pada saat penyusunan RKPDes, beranggotakan unsur perangkat desa (Kepala Kewilayahan), lembaga kemasyarakatan, dan/atau masyarakat (Pasal 7 ayat 1 dan 2).
  • Berita Acara Musyawarah BPD (Pasal 34 ayat 3 poin g).
  • Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban realisasi APBDes (Pasal 70 ayat 1 – 3; Pasal 71 ayat 1).

Itulah poin-poin dan pasal-pasal penting yang saya catat dari Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Yang tidak kalah penting juga menurut Saya, adalah Penyatuan Persepsi. Penyatuan Penafsiran mengenai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 ini. Jangan ada lagi perbedaan persepsi antar sektoral demi kelancaran implementasi permendagri ini. Selain itu juga, Sosialisasi atas Permendagri 20 tahun 2018 ini mesti senantiasa dilakukan. Dengan begitu Pemerintah Desa dapat memahami dengan jelas bagaimana implementasi format-format pengelolaan keuangan desa yang baru ini. Sehingga pengelolaan keuangan desa dan pelaksanaan pembangunan di desa dapat terlaksana sesuai dengan harapan. Amiin...

Salam Dari Desa - Admin Format Administrasi Desa

- Tidak ada komentar:
Label: , , , ,
Lokasi: Jalan Veteran No.7, RT.3/RW.2, Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110, Indonesia

Kamis, 17 Mei 2018

Donwload Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa merupakan peraturan penganti Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. 

Donwload Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 juga mencabut sebagian pasal-pasal yang terdapat dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. 

Adapun pasal-pasal dalam Permendagri 114 Tahun 2014 yang dicabut meliputi: Pasal 6 ayat (2), ayat (3) ayat (4) dan ayat (5), Pasal 40 ayat (2), Pasal 52 ayat (1), Pasal 54 ayat (2), Pasal 57, Pasal 58, Pasal 60 ayat (4), Pasal 62 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 66 ayat (2), Pasal 69, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 79, dan Pasal 81 ayat (3).

Ketentuan Peralihan

(1) Pengelolaan keuangan Desa yang saat ini masih berjalan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa tetap berlaku sampai 2018 sepanjang tidak bertentang dengan Peraturan Menteri ini.

(2) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini mulai berlaku untuk APB Desa tahun anggaran 2019.


(3) Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pengelolaan Keuangan Desa yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Menteri ini tetap berlaku dan wajib menyesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Menteri ini ditetapkan.

- Tidak ada komentar:
Label:

Kamis, 08 Maret 2018

Kumpulan Permendagri Terbaru, Terlengkap dan Ter-update Terkait Desa

Sangat lengkap disertai tanggal pengundangan, nomor, tahun, perihal, dan lain-lain
InfoGrafis Tekstual mengenai Kumpulan Permendagri 



Hai Sobat Desa, Dimanapun Anda Berada !!!

Pada kesempatan ini, saya secara khusus membagikan Kumpulan format terbaru Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) terkait dengan Desa.
Silahkan Sobat Desa Download gratis dengan meng-klik link download dibawah ini:

Download Gratis Kumpulan Permendagri Terlengkap dan Ter-update terkait Desa :

Baca Juga :

Panduan Cara Download Gratis Di Blog Format Administrasi Desa


Tanggal Diundangkan
:
31 Desember 2014
Nomor
:
111
Tahun
:
2014
Tentang
:
PEDOMAN TEKNIS PERATURAN DI DESA



Download Dokumen
:
1.    Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Download)



Alternatif Download
:
1.    Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Download)


Tanggal Diundangkan
:
31 Desember 2014
Nomor
:
112
Tahun
:
2014
Tentang
:
PEMILIHAN KEPALA DESA



Download Dokumen
:
1.   Pemilihan Kepala Desa (Download)



Alternatif Download
:
1.    Pemilihan Kepala Desa (Download)


Tanggal Diundangkan
:
31 Desember 2014
Nomor
:
113
Tahun
:
2014
Tentang
:
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA



Download Dokumen
:
1.    Pengelolaan Keuangan Desa (Download)



Alternatif Download
:
1.    Pengelolaan Keuangan Desa (Download)



Tanggal Diundangkan
:
31 Desember 2014
Nomor
:
114
Tahun
:
2014
Tentang
:
PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA



Download Dokumen
:
1.    Pedoman Pembangunan Desa (Download)



Alternatif Download
:
1.    Pedoman Pembangunan Desa (Download)


Tanggal Diundangkan
:
31 Desember 2015
Nomor
:
81
Tahun
:
2015
Tentang
:
EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN



Download Dokumen
:
1.    Evaluasi Perkembangan Desa & Kelurahan (Download)



Alternatif Download
:
1.    Evaluasi Perkembangan Desa & Kelurahan (Download)


Tanggal Diundangkan
:
31 Desember 2015
Nomor
:
82
Tahun
:
2015
Tentang
:
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA



Download Dokumen
:
1.    Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Download)



Alternatif Download
:
1.    Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa  (Download)


Tanggal Diundangkan
:
31 Desember 2015
Nomor
:
83
Tahun
:
2015
Tentang
:
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA



Download Dokumen
:
1.    Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Download)



Alternatif Download
:
1.    Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Download)


Tanggal Diundangkan
:
31 Desember 2015
Nomor
:
84
Tahun
:
2015
Tentang
:
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA



Download Dokumen
:
1.    Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Download)



Alternatif Download
:
1.    Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Download)


Tanggal Diundangkan
:
14 Januari 2016
Nomor
:
1
Tahun
:
2016
Tentang
:
PENGELOLAAN ASET DESA



Download Dokumen
:
1. Pengelolaan Aset Desa (Download)



Alternatif Download
:
1. Pengelolaan Aset Desa (Download)



Tanggal Diundangkan
:
15 Juli 2016
Nomor
:
44
Tahun
:
2016
Tentang
:
KEWENANGAN DESA



Download Dokumen
:
1. Kewenangan Desa (Download)



Alternatif Download
:
1. Kewenangan Desa (Download)


Tanggal Diundangkan
:
15 Juli 2016
Nomor
:
45
Tahun
:
2016
Tentang
:
PEDOMAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA



Download Dokumen
:
1. Pedoman Penetapan & Penegasan Batas Desa (Download)



Alternatif Download
:
29. Pedoman Penetapan & Penegasan Batas Desa (Download)



Tanggal Diundangkan
:
29 Juli 2016
Nomor
:
46
Tahun
:
2016
Tentang
:
LAPORAN KEPALA DESA



Download Dokumen
:
1. Laporan Kepala Desa (Download)



Alternatif Download
:
1. Laporan Kepala Desa (Download)


Tanggal Diundangkan
:
29 Juli 2016
Nomor
:
47
Tahun
:
2016
Tentang
:
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA



Download Dokumen
:
1. Administrasi Pemerintahan Desa (Download)



Alternatif Download
:
1. Administrasi Pemerintahan Desa (Download)



Tanggal Diundangkan
:
10 Desember 2017
Nomor
:
110
Tahun
:
2016
Tentang
:
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)



Download Dokumen
:
1. BPD (Download)



Alternatif Download
:
1. BPD (Download)


Tanggal Diundangkan
:
23 Januari 2017
Nomor
:
1
Tahun
:
2017
Tentang
:
PENATAAN DESA



Download Dokumen
:
1. Penataan Desa (Download)



Alternatif Download
:
1. Penataan Desa (Download)




Tanggal Diundangkan
:
23 Januari 2017
Nomor
:
2
Tahun
:
2017
Tentang
:
STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA



Download Dokumen
:
1. Standar Pelayan Minimal Desa (Download)



Alternatif Download
:
1. Standar Pelayanan Minimal Desa (Download)



Tanggal Diundangkan
:
10 Juli 2017
Nomor
:
42
Tahun
:
2017
Tentang
:
PENYELENGGARAAN PENINGKATAN KAPASITAS ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT



Download Dokumen
:
1. Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Download)



Alternatif Download
:
1.    Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Download)



Tanggal Diundangkan
:
5 September 2017
Nomor
:
65
Tahun
:
2017
Tentang
:
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 112 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA



Download Dokumen
:
1. Perubahan Atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Download)



Alternatif Download
:
5.    Perubahan Atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Download)



Tanggal diundangkan
:
5 September 2017
Nomor
:
66
Tahun
:
2017
Tentang
:
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 82 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA



Download Dokumen
:
1. Perubahan Atas Permendagri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Download)



Alternatif Download
:
1. Perubahan Atas Permendagri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Download)



Tanggal Diundangkan
:
5 September 2017
Nomor
:
67
Tahun
:
2017
Tentang
:
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 82 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA



Download Dokumen
:
1. Perubahan Atas Permendagri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Download)



Alternatif Download
:
1. Perubahan Atas Permendagri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Download)



Tanggal Diundangkan
:
18 Oktober 2017
Nomor
:
96
Tahun
:
2017
Tentang
:
TATA CARA KERJA SAMA DESA DI BIDANG PEMERINTAHAN DESA



Download Dokumen
:
1.  Tata Cara Kerja Sama Desa Di Bidang Pemerintahan Desa (Download)



Alternatif Download
:
1.  Tata Cara Kerja Sama Desa Di Bidang Pemerintahan Desa (Download)



Tanggal Diundangkan
:
29 Desember 2017
Nomor
:
137
Tahun
:
2017
Tentang
:
KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN



Download Dokumen
:
1.  Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Download)



Alternatif Download
:
1.  Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Download)




Tanggal Diundangkan
:
17 Januari 2018
Nomor
:
2
Tahun
:
2018
Tentang
:
KEWASPADAAN DINI DI DAERAH



Download Dokumen
:
1.  Kewaspadaan Dini Di Daerah (Download)



Alternatif Download
:
1.  Kewaspadaan Dini Di Daerah (Download)



Direkomendasikan juga untuk Anda :

Download Gratis Kumpulan Permendesa Terlengkap dan Terupdate Terkait Desa

Download Gratis Kumpulan PMK Terlengkap dan Terupdate Terkait Desa




*Catatan : Jika “link download” tidak berfungsi dengan baik, silahkan sobat coba download di “link alternatif download” dibawahnya. Jika ada kendala atau tanggapan silahkan sampaikan di kolom komentar. 

- Tidak ada komentar:
Label:
Langganan: Postingan (Atom)

INFORMASI

Musrenbang RKPD 2020: Ini Daftar 9 Prioritas Pembangunan Jawa Barat

BANDUNG, BAPPEDA JABAR –  Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rancangan ...