Kecamatan CIbugel Gelar Pembinaan ADD dan DD

Selasa (17/07/2018), Pemerintah Kecamatan Cibugel Kabupaten Sumedang, menggelar kegiatan pembinaan pengelolaan ADD dan DD, Kegiatan ini dilaksanakan di Aula As-Syuhada, yang dihadiri oleh Para Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan  Bendahara Desa, Se Kecamatan Cibugel sebagai peserta.  Pada kesempatan itu hadir pula Pendamping Desa dan Pendamping PKH, yang sama-sama memberikan sambutan dan pemaparan materi sesuai dengan tupoksi nya masing-masing.

Menurut Dadang Sundara, SP ( Sekretaris Kecamatan Cibugel ), kegiatan ini lebih menekankan pada pembinaan teknis tata cara penyusunan administrasi laporan-laporan seperti tatacara pembuatan laporan kegiatan, laporan perjalanan dinas, dan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Hal ini bertujuan agar Pemerintah Desa khususya Sekdes dan Bendahara Desa dapat memahami pembuatan pelaporan yang baik dan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku, paparnya”.

Selain memberikan pembinaan ADD dan DD, kegiatan tersebut juga sekaligus diisi dengan rapat minggon rutin kecamatan dan desa, yang diantara nya membahas tentang rencana Pembentukan Kelompok Usaha Bersama di masing-masing desa dan membahas tentang rencana kegiatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKPDesa ) untuk tahun 2019.

Pendamping Lokal Desa Kecamatan Cibugel, Asep Jazuli, memaparkan bahwa proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKPDesa ) Tahun 2019 tahapan nya di mulai dari bulan Juli sampai dengan september tahun berjalan. Diawali dengan Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKPDesa, Review RPJMDesa, Musdus, Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Musyawarah Desa Penyusunan Rancangan Perdes tentang RKPDesa, Pungkasnya”. ( Asj )       

Dari Festival Desa Nusantara 2018 di Bondowoso

Kabarjatim.com, BONDOWOSO-Untuk mengangkat potensi desa dan keunggulan produk di masing-masing desa pada kancah International, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso mengadakan Bondowoso Festival Desa Nusantara 2018. Festival tahunan ini digelar di di Alun-alun Raden Bagus Astra Kironggo Bondowoso Senin (16/7/2018) malam.

Acara tersebut dihadiri oleh Mentri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Eko Putro Sandjojo,Bupati Bondowoso,Sekda Bondowoso,Forpimda dan segenap undangan.Festival tersebut dibuka langsung oleh Menteri Desa PDTT dengan ditandai pemukulan bedug dan dilanjutkan dengan penyerahan bantuan secara simbolis berupa dana untuk modal Bumdes pada desa yang Bumdesnya bagus juga penandatanganan beberapa kerjasama dengan pihak Bulog dan Bank BRI.

Eko Putro Sanjdojo mengatakan banyak-banyak terimakasih terhadap Bupati Bondowoso dan semua Kepala Desa Se Kabupaten Bondowoso serta semua pihak atas terlaksananya Festival Desa Nusantara 2018 ini.

“Saya berharap Festival ini bisa diadakan setiap tahun,supaya masyarakat tahu potensi dan keunggulan di masing-masing desa. Saya juga pesan kepada semua kepala desa agar betul-betul bekerja keras demi membangun desanya karena anggaran yang sudah digelontorkan melalui Dana Desa semakin tahun akan semakin bertambah ” ujarnya. Hal senada juga disampaikan oleh Bupati Amin Said Husni sesuai Nawacita Presiden Republik Indonesia,membangun Indonesia dari pinggiran.

“Saya sangat bersyukur Festival ini bisa kita laksanakan di Bondowoso, secara otomatis ini bisa mengangkat nama Bondowoso di mata Nasional bahkan Internasional,Bondowoso Republik Kopi dan The Highland Paradise merupakan daya tarik tersendiri yang bisa kita persembahkan,dan tentunya ini bisa jadi inkam buat desa-desa dan bisa mengangkat ekonomi di desa,” tutur Bupati Amin.

Acara Festival tersebut juga menampilkan tarian khas Bondowoso yaitu tari Ojung dan Singo Ulung,Mentri Eko juga menyempatkan singgah di beberapa Stand Pameran untuk melihat potensi Wisata Desa,Produk unggulan desa dan melakukan rembuk desa.

Event ini tidak hanya diikuti oleh beberapa desa di Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Pemkab Bondowoso juga mengundang 10 perwakilan setingkat desa dari luar negeri untuk memperkenalkan produk unggulan dan potensi yang ada di desanya. @VIN

Sumber : kabarjatim.com

Dorong Desa Kreatif, Bondowoso Gelar Festival Desa Nusantara 2018

memoindonesia.com, BONDOWOSO – Pemerintah daerah Bondowoso akan menggelar Festival desa Nusantara pada 16-18 Juli 2018. Dalam festival ini, akan hadir desa dari berbagai daerah, untuk kemudian saling silang pengetahuan perihal inovasi, dan kretifitas dalam mengelola desa pasca UU desa diterapkan.

Sekertaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Asnawi Sabil, menjelaskan, rencananya dalam acara ini akan ditampilkan tiga agenda utama, yakni outing, expo, dan rembuk desa.

Dalam expo FDN, semua desa yang turut ambil bagian akan menampilkan potensi dan inovasinya.

Khusus untuk agenda outing ini, kata Sabil, pihaknya bekerjasama dengan sejumlah lembaga donor yang salah satunya yakni Kompak yang akan menghadirkan sejumlah desa yang sukses mengelola desanya pasca UU desa diterapkan. Untuk outing ini, di Bondowoso rencananya akan dilaksanakan di lima desa, yakni desa Glingseran, Lombok Kulon, Sukosari Kidul, Karang Melok, dan Alas Sumur.

“Ada beberapa narasumber desa-desa yang akan berbagai cerita suksesnya. Ada yang dari Pacitan, Jogja, Malang,” terangnya.

Untuk agenda ketiga ini, pihaknya akan menampilkan Rembuk desa sebagai ruang kritis semua pelaku desa, terhadap undang-undang desa itu. Selain itu, di rembuk desa ini, pihaknya juga mengundang sejumlah pelaku usaha itu dengan semua Kades agar terjadi jaringan ekonomi.

“Di situ kita akan menghadirkan pelaku-pelaku desa, jita ngundang kementerian itu. Tapi di di rembuk desa ini kita akan mengundang pelaku usaha juga,” urainya. Rencananya, dari Kabupaten Bondowoso itu akan diwakili oleh 10 desa dari setiap kecamatan. Kemudian juga,

nanti di setiap kabupaten di Jawa Timur itu akan ada desa yang diundang.

Lebih jauh Ia menambahkan bahwa melalui event ini juga bisa menjadi ruang untuk mengenalkan Bondowoso lebih luas. Karena pihaknya pun berharap ini bisa menjadi role model.

Sementara itu Bupati Amin Said Husni, mengatakan, festival desa ini diharapkan menjadi salah satu model festival yang berisi kemeriahan sekaligus menjadi tempat sharing bagi kades yang berprestasi dan kreatif dan inoatif. Sekaligus, ajang memberikan apresiasi atas inovasi yang mereka lakukan.

“Ini berkat dukungan dan support yang luar biasa dari kementrian Desa,” timpalnya.(och)

Sumber : memoindonesia.com

Buka Festival Desa Nusantara Bondowoso 2018, Mendes PDTT RI Berikan Banyak Bantuan ke Desa

memoindonesia.com, BONDOWOSO – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (Mendes PDTT RI), Eko Putro Sandjojo, memberikan berbagai macam bantuan kepada Desa-Desa di Bondowoso sebagai dorongan Mendes PDTT RI dalam memaksimalkan pembangunan Desa. Suntikan dana itu diberikan olehnya saat sebelum membuka Festival Desa Nusantara Kabupaten Bondowoso 2018 di alun-alun RBA Ki Ronggo Bondowoso, Senin (16/7) malam.

Bantuan tersebut diberikan kepada sekitar sebelas Bumdes (Badan Usaha Milik Desa). Sementara bentuk bantuan yang diberikan berupa uang tunai, muai dari senilai 25 juta hingga 50 juta rupiah. Sebanyak 10 Kepala Desa juga menerima bantuan usaha ekonomi masyarakat.

Selain itu, Mendes PDTT RI juga menyerahkan bantuan dari direktorat jenderal pembangunan kawasan pedesaan. Berupa bantuan gudang dan mesin pengolahan kopi Bumdes bersama, Sukma Arabica, senilai 1,15 milyar rupiah. Mendes Eko mengungkapkan, bahwa Pihaknya sangat meyakini jika Desa diberikan kepercayaan, didorong, dan diberikan dana yang cukup, maka pembangunan Desa yang meliputi segala bidang akan berjalan dengan efektif.

“Komitmen presiden begitu besar untuk membangun desa. Karena Indonesia ini, merupakan bangsa yang besar, terdiri dari 74.957 desa. Maka, program pemerintah tidak akan efektif kalau dilakukan secara sentralisasi dari pusat,” katanya, saat memberikan sambutan.

Usai memberikan bantuan itu, Mendes PDTT Eko yang didampingi oleh Bupati Bondowoso, Amin Said Husni langsung memukul beduk sebagai tanda dibukanya Festival Desa Nusantara Kabupaten Bondowoso 2018.

Turut hadir dalam acara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Nihayatul Wafiroh, Dirjen PPMD, Wakil Bupati KH Salwa Arifin, Plt Sekda Karna Suswandi, Kapolres Bondowoso, Dandim 0822, Forkopimda, perwakilan BRI, Bank Jatim, Kepala Desa serta Pengawas Desa Kabupaten Bondowoso. (abr )

Sumber : memoindonesia.com 

Transfer Dana Desa dari Pemerintah ke Daerah Sudah 100%

JAKARTA Okezone.com - Setelah sempat mengalami perlambatan, pencairan dana desa hingga akhir Juni sudah hampir tuntas. Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan mencatat dana transfer tahap II sudah hampir 100% disalurkan ke daerah.

"Sampai 30 Juni, kami sudah untuk tahap II sudah hampir 100% dialokasikan," ujar Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti, di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (4/7/2018). Hanya saja meski uang dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) sudah ditransfer ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Masih terjadi perlambatan pengiriman ke Rekening Kas Umum Desa (RKUDes).

Menurutnya, masalah ini hanya soal di mana daerah harus menyesuaikan peraturan daerahnya. Sebab sistem yang digunakan adalah cash for work harus ada 30% HOK.

"Belakangan ini baru sekitar 23-24%. Ke RKUD sudah hampir 100%, ya 99 koma sekian. Cuma dari sana ke rekening desanya baru 30 Juni, jadi masih ada proses," tuturnya. Untuk itu, lanjutnya, daerah perlu menyesuaikan aturan supaya transfer dana ke desa bisa lebih cepat. Hal ini persoalan teknis sebenarnya.

"Jadi seharusnya sudah tidak masalah. Kalau aturan sudah ada, ke depan lancar dong. Aturan untuk itu kalau sudah ada harusnya lebih lancar. Kami dorong, lakukan bimbingan, banyak lah," ujarnya.

Asal tahu saja, sebelumnya realisasi pencairan dana desa hingga April 2018 mencapai Rp14,3 triliun atau lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu Rp16,7 triliun.

(kmj)

Sumber : okezone.com

Pemanfaatan Dana Desa untuk Pemberdayaan SDM Masih Minim

JAKARTA - Pemanfaatan dana desa ternyata masih minim untuk kebutuhan pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM). Dari rata-rata yang diterima Rp800 juta, sebanyak 80% masih digunakan untuk pembangunan infrastruktur pedesaan seperti jalan dan jembatan.

Informasi tersebut merupakan hasil penelitian dari The SMERU Research. Penelitian dilakukan pada tahun 2015 hingga 2016 di desa-desa yang tersebar di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Jawa Tengah, dan Jambi,

"Ada 80.000 desa dan masing-masing punya alokasi masing-masing tapi mayoritas ke fisik. Mungkin sekitar 60% sampai 80% juga ada," kata Peneliti The SMERU Research Gema Satria di Jakarta, Rabu (11/7/2018).

Sejauh ini, pemanfaatan dana desa untuk peningkatan dan pemberdayaan SDM masih terbilang minim. Meskipun, pemerintah telah menyediakan pendamping desa, akan tetapi peran mereka dalam pemberdayaan masyarakat dinilai masih kurang.

Sebab, kata Gema, para pendamping desa yang mereka temui di lapangan cenderung berkutat dengan masalah administrasi.

"Karena aturan dana desa dan turunannya bertambah dan berubah akhirnya mereka jauh dari substansi mereka pemberdayaan. Tapi lebih ke administrasi," jelas dia.

Di samping itu, pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan seperti menjahit maupun beternak kebanyakan hanya berhenti sebagai aktivitas saja, tanpa ada keberlanjutan. Idealnya, kata Gema, pelatihan yang diberikan melalui dana desa harus dikembangkan hingga mendorong perekonomian masyarakat desa."Desa akhirnya enggak punya pikiran bahwa pemberdayaan tadi sifatnya berkelanjutan. After event mereka ada lagi enggak ada," kata dia.

Namun, saat ini kesadaran masyarakat desa mulai tumbuh, di mana mereka mengalokasikan mayoritas dana desa untuk pemberdayaan masyarakat serta keberlanjutan. Salah satu desa yang telah menerapkan hal tersebut adalah desa di Daerah Batanghari yang membatasi alokasi dana desa untuk pembangunan fisik.

" Sudah ada beberapa kabupaten yang melakukan inovasi-inovasi tersebut sehinhga enggak melulu fisik," tutup dia.

(kmj)

Sumber : Okezone.com 

Tugas Wewenang dan Kewajiban Panwaslu Desa

BERDESA.COM – Pemilihan Umum adalah salahsatu  agenda yang bakal selalu melibatkan seluruh warga negara maka otomastis juga warga desa. Maka, butuh petugas Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa untuk melancarkan agenda demokrasi nan penting ini. Tapi apa sajakah sebenarnya tugas dan wewenang Panwaslu, berikut ini penjelasannya:

1. Mengawasi pelaksanaan tahap demi tahap penyelenggaraan Pemilu di kelurahan/desa. Tugas ini terdiri dari:

• pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara, daftar hasil perbaikan dan daftar pemilih tetap
• pelaksanaan kampante
• pendistribusian logistik Pemilu
• pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPS
• pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPS
• pengumuman penghitungan suara dari TPS dengan cara ditempelkan
• pergerakan suara tabulasi, penghitungan suara dari tingkat TPS dan PPK
• pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan dan Pemilu susulan

2. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kelurahan/desa
3. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam UU ini di wilayah kelurahan/desa
4. Mengawasi, memelihara dan merawat arsip berdasar jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan
5. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah desa
6. 
   
7. 
   
8. 
   
9. 
   
10. 
    
11. Melasanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peratura perundang-undanganSementara itu wewenang Panwaslu Desa/kelurahan adalah:
    1. Menerima dan menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran terjadap pelaksanaan peraturan perundangan yang mengatur mengenai Pamilu di desa
    2. Membantu meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait untuk mencegah dan penindakan pelanggaran Pemilu
    3. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan
    Lalu, apasaja kewajiban Panwaslu Kelurahan/Desa. Ini dia jabarannya:
    1. Menjalankan tugas dan wewenangnya dengan adil
    2. MElakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas TPS
    3. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Panwaslu Kecamatan sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodic
    4. Menyampaikan temuan dan laporan pada Panwaslu kecamatan mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPS dan KPPS yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di wilayah kelurahan
    5. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundangan
    
    Demikianlah tugas, wewenang dan kewajiban yang harus dijalankan oleh Panwaslu desa/Kelurahan sesuai dengan UU RI No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 108, 109 dan 110.(aryadji/berdesa) 

Sumber : berdesa.com

Pesan Menteri Desa Saat Lepas Ribuan Mahasiswa KKN UGM

Liputan6.com, Yogyakarta - Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Eko Putro Sanjojo menyampaikan sejumlah pesan di depan ribuan mahasiswa KKN UGM yang akan berangkat ke 34 provinsi, Sabtu (23/6/2017). Kehadiran Eko di lapangan Grha Sabha Pramana (GSP) UGM memang khusus untuk melepas keberangkatan mahasiswa KKN ke lokasi tujuan masing-masing.

Ia mengapresiasi UGM yang telah menerjunkan mahasiswa KKN ke seluruh provinsi di Indonesia sebagai wujud konsistensi dan komitmen perguruan tinggi itu dalam mendukung pembangunan bangsa sejak 1960-an.

Eko mengungkapkan Indonesia telah masuk menjadi negara dengan jajaran kekuatan ekonomi nomor 15 dunia dengan GDP lebih dari USD 3 triliun USD.Bahkan, negara ini diprediksi pada 2050 akan menempati posisi ke-4 negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia.

Terbukti, di tengah tekanan ekonomi dunia, pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas 5 persen.

"Kalau ini bisa dipertahankan maka yang diprediksi akan menjadi kenyataan,” ujar Eko.

Meskipun demikian, ia tidak menampik bahwa saat ini masih ada desa miskin dan tertinggal. Padahal, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa diikuti pengurangan kemiskinan dan kesenjangan justru berpotensi menimbulkan gejolak sosial.

“Presiden Jokowi sadar akan hal ini dan melalui nawacita ke-3 membangun bangsa dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan," tutur Eko. Selama 3,5 tahun pemerintahan be jalan, sebanyak Rp 127,74 triliun dana desa telah dikucurkan.

Eko menilai salah satu kendala dalam pembangunan bangsa adalah minimnya sarjana yang mau membangun desa. Oleh karena itu, program mahasiswa KKN UGM dapat menjadi wahana generasi muda untuk berkiprah di desa, daerah, tertinggal, dan kawasan transmigrasi.

Ia berpendapat, mahasiswa yang terjun langsung ke desa dapat berpartisipasi dalam pembangunan desa, seperti, memberi ide, inovasi, dan gagasan dalam pengelolaan potensi desa.

Eko menuturkan banyak kesempatan besar di desa dan para mahasiswa KKN UGM bisa melihat kesempatan itu lalu menciptakan lapangan pekerjaan serta menginspirasi masyarakat desa.

Sebanyak 5.992 mahasiswa mengikuti Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pemberdayaan Masayarakat (KKN PPM) UGM periode antar semester 2018. Mereka berasal dari 18 Fakultas dan Sekolah Vokasi.

Kegiatan KKN-PPM UGM tahun 2018 mengambil tema UGM Bersinergi membangun Desa. Ada 16 tema utama, salah satunya Revitalisasi Kawasan Transmigrasi di Lampung, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, NTT, serta Sulawesi Tengah.

Para mahasiswa diterjukan ke 212 unit dan menjalankan program selama 2 bulan. Kegiatan operasional lapangan dilaksanakan mulai 3 Juni-10 Agustus 2018.

"KKN-PPM merupakan proses pembelajaran bagi mahaisswa D4, S1, dan profesi UGM yang dikembangkan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil-hasil penelitian," ujar Panut Mulyono, Rektor UGM.

Ia mengatakan UGM mempunyai komitmen untuk mengabdi pada kepentingan rakyat. Sejak 1951, UGM telah mengerahkan mahasiswa ke luar Jawa sebagai guru yang mengajar di SLTA. Kegiatan bernama Pengerahan Tenaga Mahasiswa (PTM) ini merupakan bentuk pertama KKN.

Panut menambahkan perubahan KKN menjadi KKN-PPM ditandai dengan perubahan paradigma pembangunan menjadi pemberdayaan.

Switzy Sabandar***

Sumber : liputan6.com

Kementerian Desa Dorong Mahasiswa dan Sarjana Masuk Desa

Yogyakarta, Gatra.com - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menggandeng sekitar 100 kampus untuk bergabung di forum Perguruan Tinggi untuk Desa (pertides). Mahasiswa dan sarjana didorong membangun desa.

Menteri Desa Eko Putro Sandjojo mengatakan selain mampu mengembangkan berbagai peluang di desa, kehadiran sarjana di desa juga dapat  meningkatkan sumber daya di masyarakat.

Harapan itu disampaikan Menteri Eko saat melepas 5.992 mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM)  yang melaksanakan kuliah kerja nyata pembelajaran pemberdayaan masyarakat (KKN-PPM) di 212 desa, pada Sabtu (23/6).

“Desa tidak bisa berkembang pesat bukan karena faktor sumber daya alam atau uang. Namun karena angkatan kerja masih didominasi lulusan SD dan SMP,” jelasnya.

Kondisi ini berdampak  peningkatan ekonomi desa tidak optimal sehingga masih banyak desa miskin dan tertinggal. Eko menilai, kendala pembangunan desa dari segi pendidikan dan pengembangan SDM bisa diatasi jika banyak sarjana kembali ke desa.

Bukan hanya memberikan pelatihan dan pendampingan, para sarjana bisa menjadi wirausaha di desa yang bergerak di bidang pascapanen, wisata, dan distribusi barang berbasis e-commerce.

“Di desa para sarjana bisa memberi pelatihan, peningkatan keterampilan dan menciptakan lapangan kerja,” ujarnya.

Sebagai upaya mendorong sarjana kembali ke desa,Eko bilang Kemendes  sudah menggandeng 100-an perguruan tinggi yang tergabung dalam forum Perguruan Tinggi untuk Desa (Pertides) untuk mengirim mahasiswa melaksanakan KKN di desa.

UGM tahun ini mengirim sekitar 10 ribu mahasiswa untuk KKN di desa. Setiap tahun anggota Pertides juga akan mengirim 75 ribu mahasiswa untuk program ini. 

Dengan begitu, mahasiswa tidak hanya belajar teori namun langsung terjun ke desa untuk mengembangkan potensi desa bersama masyarakat.

Program mahasiswa masuk desa ini dapat menopang kebutuhan pendamping desa. 

Kebutuhan pendamping desa seiring dengan Alokasi Dana Desa (ADD) yang  tersalurkan Rp187 triliun sejak 2015. 

Saat ini sekitar 40 ribu pendamping desa dianggap kurang.

“Idealnya satu desa satu pendamping. Dengan  sarjana di desa, kendala ini bisa diatasi. Saat ini Pertides juga sedang menyiapkan akademi di desa,” lanjut Eko.

Dalam sambutannya, Rektor UGM Panut Mulyono menyatakan KKN-PPM periode antar semester 2018 mengambil tema ‘UGM Bersinergi Membangun Desa’.

“Selama dua bulan mereka akan bekerja di 212 desa di 107 kabupaten/kota di Indonesia. Pemilihan lokasi KKN-PPM ini berdasarkan hasil penelitian,” ujarnya.

Panut menambahkan kegiatan akademik yang bersifat wajib ini diharapkan mampu menumbuhkan empati dan kepedulian mahasiswa UGM di masyarakat.

---

Reporter : Arif Koes
Editor : Mukhlison 

Sumber : Gatra.com

Moeldoko Imbau Mahasiswa untuk Kembali ke Desa

Momentum KKN (Kuliah Kerja Nyata) bagi sebahagian mahasiswa di beberapa universitas akan menjadi momen paling bersejarah selama kuliah. Dalam hal ini, mahasiswa diperankan sebagai problem solver, motivator, fasilitator, dan dinamisator dalam proses penyelesaian masalah dan  pembangunan/pengembangan masyarakat.

Melalui pembaruan konsep tersebut, kehadiran mahasiswa sebagai intelektual muda diharapkan mampu mengembangkan diri sebagai agen atau pemimpin perubahan yang secara cerdas dan tepat menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakatnya.

Pada dasarnya Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan bentuk pengabdian nyata mahasiswa kepada masyarakat. Setelah mendapatkan materi perkuliahan yang senantiasanya dapat berguna didalam lingkungan masyarakat itu sendiri.

Dalam kegiatan pengabdiannya pada masyarakat, mahasiswa memberikan pengalaman ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan agama untuk memberikan pengarahan agar dapat memecahkan masalah dan menanggulanginya secara tepat. Selain itu,pembenahan sarana dan prasarana merupakan kegiatan yang dilakukan serta menjadi program kerja bagi mahasiswa tersebut.

Hal ini sangat didukung sepenuhnya oleh Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko pada saat memberikan pembekalan kepada mahasiswa KKN tahun 2018 Universitas Andalas yang diikuti oleh 4.305 orang yang akan disebar ke 169 nagari atau istilahnya desa-desa tujuan KKN. Termasuk ke Makassar dan negara tetangga Malaysia 17 orang, Lampung 15 orang, Vietnam 22 orang.

Saat memberikan pemaparan, Moeldoko menjelaskan, petani dengan beragam produksinya sebenarnya berpotensi meningkatkan hasil pertaniannya jika mereka membentuk korporasi. Untuk membuka pikiran tersebut, peran mahasiswa menjadi penting. Ini lantaran mahasiswa adalah agen perubahan yang bisa membentuk pikiran. (infonawacita.com)

Hal ini bersempena ditengah-tengah revolusi industri 4.0 mahasiswa Indonesia diharapkan untuk kembali ke desa dalam memberdayakan pertanian modern. Sebagai mahasiswa saat KKN sangat perlu kreatif untuk memanfaatkan potensi desa sehingga bisa meningkatkan nilai tambah produk. Sesuai harapan Moeldoko dalam  memberikan pengarahan kepada mahasiswa UNAND tersebut.

Menurutnya, korporasi di desa, bisa dilakukan dengan menambah modal, teknologi, dan menjaring konsumen, sehingga dalam hal petani padi, petani bukan lagi jualan gabah, tapi jualan beras. Karena kalau ini bisa dijalankan maka harga yang diterima petani akan meningkat. Karena Moeldoko yang telah lama berkecimpung di dunia pertanian ini karena Moeldoko juga adalah Ketua Umum HKTI, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia.

Dengan semakin banyak anak muda yang dalam hal ini mahasiswa yang peduli kepada para petani dan masyarakat desa untuk kemajuan dengan pola pikir mahasiswa yang pastinya lebih baik untuk kemajuan pertanian.

Riyanto Rahman***
Sumber : Kompasiana.com
https://www.kompasiana.com/riyantoping

Arbit Manika : P3MD Sebagai Sekolah Pemberdayaan

Sumedang - Kamis (  07/06/2018 ), Koordinator TAPM P3MD Kabupaten Sumedang, mengundang sejumlah Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa di Kabupaten Sumedang untuk mengikuti kegiatan diskusi tentang pendampingan desa. Kegiatan yang dilaksanakan di Sekretariat TAPM P3MD Sumedang tersebut juga dihadiri oleh  tim TAPM lainnya, serta Operator Sekretariat P3MD Sumedang. 

Hadir dalam diskusi tersebut, selain melaksanakan agenda kunjungannya ke Sumedang juga bertindak sebagai narasumber yaitu bapak Arbit Manika dari Konsultan Pendamping Regional ( KPR ) III P3MD Kemendesa PDTT RI yang salah satunya membawahi Wilayah Provinsi Jawa Barat. 

Dalam Pemaparannya beliau memotivasi bahwa Menjadi Pendamping bukan hanya berbicara tentang pekerjaan dan soal cari makan saja, tetapi lebih dari itu menjadi pendamping desa adalah berbicara soal pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara. Menjadi Pendamping Desa harus disyukuri, dimanfaatkan sebaik mungkin dan dilaksanakan dengan tulus sebagai lahan pengabdian, sehingga dapat menjadi energi positip untuk melaksanakan tugas-tugas Pendampingan. Hal inilah yang harus dipahami oleh pendamping desa, paparnya’’.

Selain itu beliau  juga berbicara bahwa pendamping desa harus senantiasa mengembangkan dan meningkatkan Kapasitas, Dedikasi, Kesadaran, dan kekompakan team work dalam mengawal dan mendampingi Desa. Salah satunya dengan cara menjadikan P3MD sebagai Sekolah Pemberdayaan, artinya disini adalah P3MD dapat menjadi alternatif ruang belajar bagi Pendamping  untuk mengembangkan dan meningkatkan aspek Intelektual, Skill, Manajerial, Kepemimpinan dan Atitude. Hal tersebut dapat dilaksanakan dengan cara menggelar pelatihan-pelatihan mandiri, melaksanakan kajian-kajian, membangun tradisi kritis dan evaluasi, membangun dan memperkuat jaringan kemitraan, serta terjun langsung belajar memahami dinamika yang berkembang di masyarakat. Sehingga diharapkan P3MD dapat melahirkan Pemberdaya yang mempunyai kesadaran untuk melakukan perubahan, dan lebih jauhnya dapat melahirkan kader-kader pemimpin masa depan, terangnya ”. 

Disela-sela pembicaraannya beliau juga mengaharapkan Tim TAPM dapat secara intensip memfasilitasi kegiatan-kegiatan Peningkatan Kapasitas bagi Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa tersebut, serta dapat memperkuat jaringan kemitraan strategis di daerah, Pungkasnya”. ( Asj )  

Artikel ini disarikan dari Video Dokumenter Pribadi “ Diskusi tentang Pendampingan Desa yang dilaksanakan di Sekretariat TAPM P3MD Kabupaten Sumedang (07/06/2018)”

Oleh : Asep Jazuli        

Pendamping Lokal Desa Kecamatan Cibugel Kabupaten Sumedang.

Evaluasi Pemanfaatan Dana Desa, Kemendes PDTT Gelar Jelajah Desa Ramadan 2018

JAKARTA – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menggelar Jelajah Desa Ramadan untuk meningkatkan sosialisasi dana desa serta memantau pelaksanaan dan pemanfaatan dana desa 2018. Kegiatan yang juga sekaligus dibarengi dengan safari ramadan tersebut digelar di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Tim Jelajah Desa Ramadan yang dipimpin langsung Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo ini dimulai pada 29 Mei hingga 1 Juni mendatang.

“Selain sosialisasi, kami juga ingin bersilaturahmi dengan para pegiat desa seperti kepala desa dan perangkatnya, pendamping desa, serta tentunya masyarakat di desa-desa. Selain itu kegiatan ini sekaligus mempererat hubungan dengan tokoh masyarakat dan pimpinan pesantren. Ada sejumlah titik di kawasan Jawa Barat dan Jawa Tengah yang akan dikunjungi,” ujar Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT, Anwar Sanusi, saat melepas tim Jelajah Desa Ramadan di Jakarta, Selasa malam 29 Mei 2018.

Melalui Jelajah Desa Ramadan ini, lanjut Anwar, Kemendes PDTT juga ingin mengingatkan masyarakat desa akan komitmen pemerintah yang serius membangun desa-desa di Indonesia. Setidaknya dalam empat tahun terakhir ini desa-desa telah bergeliat membangun infrastruktur dan pelayanan sosial dasar untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya.

“Hingga tahun 2018 ini, pemerintah telah menyalurkan hingga Rp187 Trilyun dana desa untuk pembangunan di desa-desa. Ini menjadi momentum emas menjadikan desa kita lebih mandiri dan sejahtera,” sambungnya.

Sejumlah kabupaten yang akan dikunjungi di Jawa Barat yakni Majalengka dan Kuningan. Perjalanan akan berlanjut ke Jawa Tengah dengan rencana kunjungan ke Semarang, Demak, Kudus. Selain dengan para pegiat desa, tim Jelajah Desa Ramadan juga akan menggandeng komunitas untuk bersama mengawal pemanfaatan dana desa.

“Besok kita akan sahur bersama di Jatiwangi Art Factory yang ada di Desa Jatisura, Majalengka. Sambil sahur kita akan berdialog dengan komunitas disana. Lalu lanjut lagi ke Desa Kawung Hilir melihat pemanfaatan dana desa,” lanjut Anwar.

Jelajah Desa Ramadan dilanjutkan dengan mengunjungi Kabupaten Kuningan. Tim akan mengunjungi Desa Manis Kidul di Kecamatan Jalaksana. Selain berdialog dengan para kepala desa, Kemendes PDTT bekerjasama dengan Bank BUMN akan menggelar pasar murah.

Sementara Jelajah Desa Ramadan di Jawa Tengah akan dimulai dengan kegiatan di Desa Tlogowaru di Demak. Selain menggelar pasar murah, tim juga akan mengunjungi Desa Wisata Penangkaran Burung Hantu yang dikembangkan dengan dana desa. Usai Demak, tim akan menuju ke Kudus untuk bersilaturahmi dengan 1.000 Kiai desa.

Pada tahun 2018 ini, pemerintah telah mengalokasikan dana desa sebesar Rp 60 Trilyun untuk 74.910 desa. Pemerintah meminta kepada masyarakat desa agar pengerjaan proyek dana desa dilakukan dengan skema padat karya. Hal tersebut diyakini akan meningkatkan pendapatan masyarakat desa sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat. Selain itu, Kemendes PDTT juga mendorong agar pemanfaatan dana desa dapat diarahkan kepada empat program prioritas pembangunan desa, yakni menentukan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades), pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), membangun embung desa, dan sarana olahraga desa (Raga Desa). Kegiatan Jelajah Desa Ramadan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan sosialisasi aspek-aspek penting dalam pemanfaatan dan tata kelola dana desa yang telah disalurkan.

Sumber : https://news.okezone.com/read

DANA DESA 2019 DIRENCANAKAN NAIK HINGGA RP80 TRILIUN

CIREBON - Dana desa tahun 2019 direncanakan meningkat dari Rp60 Triliun menjadi Rp73-80 Triliun. Sebelumnya dana desa tahun 2015 sebesar Rp20 Triliun, tahun 2016 Rp46,9 Triliun, tahun 2017 Rp60 Triliun, dan Tahun 2018 Rp60 Triliun. 

Hal tersebut disampaikan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo saat melaksanakan dialog bersama para kepala desa dan pendamping desa di Balai Desa Gegesik Lor, Kecamatan Gegesik, Cirebon, Jawa Barat, Rabu (30/5).

"Tahun depan insyaallah dana desa akan naik mulai dari Rp73-80 Triliun. Tapi syaratnya dana desanya harus terserap semua," ujarnya.

Ia mengingatkan, bahwa dana desa saat ini harus dilaksanakan secara padat karya tanpa menggunakan kontraktor. Hal tersebut bertujuan agar dana desa sepenuhnya mengendap di desa, serta memberikan pekerjaan dengan 30 persen dari total pembangunan dana desa digunakan untuk upah pekerja.

"Mulai tahun ini semua dana desa wajib dilakukan swakelola, tidak boleh lagi menggunakan kontraktor berapapun besarnya," ujarnya.

Di sisi lain ia juga menyarankan setiap desa memiliki proyektor untuk bisa digunakan dalam berbagai pelatihan. Selain itu ia juga mengatakan bahwa desa yang telah memiliki proyektor, dapat didaftarkan untuk menerima bantuan parabola dalam rangka menonton piala dunia serentak di desa.

 "Piala dunia tahun ini bertepatan dengan liburan mudik lebaran. Dengan adanya proyektor nanti kita kasih parabola supaya isa nonton bareng piala dunia. Ibu-ibu bisa jualan makanan dan souvenir sehingga triliunan rupiah bisa beredar di desa dan menambah pemasukan masyarakat desa," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Plt Bupati Cirebon menyambut baik kegiatan jelajah desa ramadan kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi. Karena dalam pertemuan tersebut, pemerintah kabupaten hingga desa dapat bertemu dan berdiskusi langsung dengan pemerintah pusat dalam rangka memajukan kabupaten Cirebon.

"Karena pemerintah Cirebon tidakakan isa berdiriswndiri tanpa bimbingan dari pemerintah pusat," ujarnya.

Terkait penyaluran dana desa di kabupaten Cirebon lanjutnya, telah diturunkan tahap pertama sebesar 20 persen dan berjalan dengan lancar. "Untuk tahap kedua sedang proses. Pemerintah Cirebon akan terus memberikan dampingan kepada para kepala desa agar dana desa digunakan dengan tepat," ujarnya.  

Sebelumnya Menteri Eko bersama rombongan melakukan dialog dengan para kepala desa dan pendamping desa di Desa Kawunghilir, Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Di Desa Kawunghilir Menteri Eko meresmikan pasar murah yang menjual paket sembako Rp100 ribu dengan harga Rp50ribu. Sekaligus, ia juga memberikan bantuan masing-masing Rp50 juta kepada 15 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), bantuan embung, dan bantuan desa wisata. 

Rangkaian kegiatan tersebut adalah bagian dari jelajah desa ramadan (Jeder) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Dalam perjalanan tersebut rombongan yang dipimpin langsung oleh Menteri Eko ini akan mengunjungi beberapa desa di Kabupaten Majalengka, Cirebon, Kuningan, Kudus, dan Demak.   

Sumber : kemendesa.go.id

Desa Percontohan Produsen Gula Kawung di Jatinunggal

SUMEDANG,  (KAPOL).- Pemerintah Kecamatan Jatinunggal berkeinginan mematenkan produksi gula kawung Jatinunggal. Hingga kini, gula kawung merupakan salah satu produk yang dihasilkan masyarakat di sembilan desa di Kecamatan Jatinunggal.

Camat Jatinunggal, Ate Hadan menyebutkan, sebagai produsen gula kawung, sepantasnya masyarakat perajin gula kawung mendapatkan penghargaan. Salah satunya bisa berbentuk hak paten. Pihaknya, kata dia, kini sedang memastikan kembali, bahwa gula kawung adalah produksi asli Jatinunggal.

“Karena disini (Jatinunggal), memang produsen gula kawung setiap desa. Dan yang terbanyak di Dusun Cidarma, Desa Cipeundeuy,” ujar Ate ditemui di Jatinunggal saat memamerkan gula kawung, Selasa (8/5).

Guna membangkitkan dan meningkatkan produksi gula kawung, kata dia, pihaknya melakukan berbagai upaya, diantaranya memamerkan produksi gula kawung dari setiap desa.

Tak hanya itu, Pemerintah Kecamatan Jatinunggal juga membantu para perajin gula kawung dengan cara mempersiapkan bibit, kemudian alat-alat produksi gula kawung, membentuk banyak kelompok tani dan membantu memasarkan hasil produksi gula kawung tersebut.

“Karena (gula kawung) sudah terkenal, wajar dong kalau dipatenkan. Agar punya kebanggaan dan ciri khas bagi masyarakat Jatinunggal,” ungkapnya. Lebih lanjut Ate mengatakan, untuk mendukung hak paten, pihaknya kini sudah membuat desa percontohan produsen gula kawung. Dimana desa- desa tersebut akan menjadi percontohan dari mulai penanaman kawung sampai produksi gula.

“Sekarang yang sudah berjalan itu ya Desa Cipeundeuy, nanti desa lainnya akan menyusul,” ucapnya. Bamun demikian, kata dia, produksi gula kawung terkadang terkandala dengan semakin langkanya pohon kawung. Tapi dengan pengawasan terhadap kebaradaan pohon-pohon kawung tersebut, minimal hilangnya pohon kawung bisa teratasi.

“Ada kekhawatiran produksi gula kawung semakin merosot. Kendalanya memang pelestarian pohong kawung belum maksimal,” ujarnya. Pihaknya bwkwrjasama dengan Polsek Jatinunggal akan menindak terhadap masyarakat yang menebang pohon kawung secara sembarangan. “Harus ada tindakab egas terhadap penebang pohon kawung,” imbuhnya.

Ate menyebutkan hingga kini, produksi gula kawung mencapi 1 ton dalam satu minggu.(Nanang Sutisna)***

Sumber Berita : kabarpriangan.co.id

Tingkatkan Kapasitas, Pendamping Desa Gelar Rapat Koordinasi

Untuk meningkatkan silaturahmi dan peningkatan kapasitas, para pendamping desa profesional menggelar Rapat Kordinasi Kabupaten Garut (Rakorkab), di gedung Local Education Centre (LEC) Kabupaten Garut, Kamis (24/5/2018.

Dikatakan Tenaga Ahli Pembangunan Partisipatif (TA PP), Yosep, meski tengah menjalankan ibadah puasa, kegiatan Rakor Pendamping se-Kabupaten Garut tetap dilaksanakan .

Menurutnya, selain untuk meningkatkan silaturahmi dan kordinasi antarjenjang pendampingan, yaitu Pendamping Lokal Desa (PLD), Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP), Pendamping Desa Tehnik Inprastruktur (PDTI), bersama Tenaga Ahli Kabupaten Garut, juga untuk memberikan peningkatan kapasitas.

“Kegiatan ini merupakan bagian dari peningkatan kapasitas dalam implementasikan UU No 6 2014 Di Desa,”
ujar Yosep.

Ia berharap keberadaan pendamping di lapangan dapat diakui keberadaannya oleh semua pihak. Karenanya semua pendamping berbagai pendamping perlu ditingkatkan kapasitasnya.

Selanjutnya ia menlaskan, saat ini pihaknya menghadirkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Garut serta dari Kantor Pajak Pratama.

Ke depan katanya, TA Kabupaten Garut juga akan berkordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan inspektorat kabupaten.

Sementara itu Sekretaris DPMD Kabupaten Garut, Asep Jaelani, saat membuka Rakorkab mengatakan, Pendamping Desa selain dapat meningkatkan kapasitasnya, juga diharapkan dapat sinergi ketika berada di lapangan. Baik dengan Desa maupun dengan Kecamatan.

Asep mengapresiasi kegiatan peningkatan kapasitas para pendamping desa ini. Apalagi kegiatan itu dilakukan secara swadaya dan mandiri oleh para pendamping .

Terkait peningkatan kapasitas para pendamping, Asep mengatakan, selayaknya kemampuan para pendamping harus di atas kemampuan para perangkat Desa.

Dalam kesempatan ini, Asep mengucapkan terima kasih atas kerja sama dan kerja keras para Pendamping Desa. Saat ini Kabupaten Garut meraih juara kedua dalam Penyaluran Dana Desa se-Provinsi Jawa Barat.

“Namun, yang terpenting ke depan adalah penggunaan dana desa . Penggunaan dana desa sesuai harapan masyarakat dalam Musyawarah Desa yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDes), dan teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes),” ujarnya.

Ditambahkannya, para pendamping agar selalu kompak, jangan sampai terpisah-pisah. Jangan sampai ada Pendamping Desa yang doble job.

“Pendamping juga harus selalu bersinergi dengan semua pihak. Bila ada persoalan dan permasalahan di desa sekecil apapun, samapaikan pada kami,” pungkas Asep. 

Sumber : jabarnews.com/24 Mei 2018

Penulis Dede Suherlan