ads

Rabu, 11 Juli 2018

Pemanfaatan Dana Desa untuk Pemberdayaan SDM Masih Minim

JAKARTA - Pemanfaatan dana desa ternyata masih minim untuk kebutuhan pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM). Dari rata-rata yang diterima Rp800 juta, sebanyak 80% masih digunakan untuk pembangunan infrastruktur pedesaan seperti jalan dan jembatan.

Informasi tersebut merupakan hasil penelitian dari The SMERU Research. Penelitian dilakukan pada tahun 2015 hingga 2016 di desa-desa yang tersebar di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Jawa Tengah, dan Jambi,

"Ada 80.000 desa dan masing-masing punya alokasi masing-masing tapi mayoritas ke fisik. Mungkin sekitar 60% sampai 80% juga ada," kata Peneliti The SMERU Research Gema Satria di Jakarta, Rabu (11/7/2018).
Sejauh ini, pemanfaatan dana desa untuk peningkatan dan pemberdayaan SDM masih terbilang minim. Meskipun, pemerintah telah menyediakan pendamping desa, akan tetapi peran mereka dalam pemberdayaan masyarakat dinilai masih kurang.

Sebab, kata Gema, para pendamping desa yang mereka temui di lapangan cenderung berkutat dengan masalah administrasi.

"Karena aturan dana desa dan turunannya bertambah dan berubah akhirnya mereka jauh dari substansi mereka pemberdayaan. Tapi lebih ke administrasi," jelas dia.

Di samping itu, pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan seperti menjahit maupun beternak kebanyakan hanya berhenti sebagai aktivitas saja, tanpa ada keberlanjutan. Idealnya, kata Gema, pelatihan yang diberikan melalui dana desa harus dikembangkan hingga mendorong perekonomian masyarakat desa."Desa akhirnya enggak punya pikiran bahwa pemberdayaan tadi sifatnya berkelanjutan. After event mereka ada lagi enggak ada," kata dia.

Namun, saat ini kesadaran masyarakat desa mulai tumbuh, di mana mereka mengalokasikan mayoritas dana desa untuk pemberdayaan masyarakat serta keberlanjutan. Salah satu desa yang telah menerapkan hal tersebut adalah desa di Daerah Batanghari yang membatasi alokasi dana desa untuk pembangunan fisik.

" Sudah ada beberapa kabupaten yang melakukan inovasi-inovasi tersebut sehinhga enggak melulu fisik," tutup dia.
(kmj)



Tidak ada komentar:

Posting Komentar

INFORMASI

Musrenbang RKPD 2020: Ini Daftar 9 Prioritas Pembangunan Jawa Barat

BANDUNG, BAPPEDA JABAR –  Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rancangan ...