Download Gratis Buku Bantu Siklus Implementasi Undang-Undang Desa

[Sampul Buku Bantu Siklus Implementasi UU Desa]

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan komitmen negara  untuk terus melanjutkan pembangunan, terutama dengan memberikan fokus yang lebih besar kepada Desa. Dimana, Desa sebagai unit terkecil dalam sistem pemerintahan nasional diyakini mampu menjalankan amanat pembangunan guna mewujudkan keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan, sehingga sebagai salah satu strategi pembangunan nasional.

Diharapkan Desa mampu berkembang lebih kuat, maju, mandiri dan demokratis. Untuk itu, Pemerintah telah menyediakan dukungan Dana Desa yang penggunaannya diprioritaskan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Buku bantu Siklus Implementasi Undang-Undang Desa ini Disusun sebagai salah satu rujukan dalam membantu Pemerintah Desa, masyarakat dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyusunan rencana anggaran, pelaksanaan, pelaporan, pembinaan dan pengawasan pembangunan di Desa. 

Buku ini memberikan penjelasan secara praktis bagaimana proses pembangunan Desa berdasarkan serangkaian kegiatan dalam siklus satu tahun yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk selengkapnya, Anda dapat mendownload buku tersebut dibawah ini :

Baca Juga :

Panduan Cara Download Gratis Di Blog Format Administrasi Desa

1. Download ( Klik )

2. Download ( Klik )

3. Download ( Klik )

4. Download ( Klik )

Download Gratis Buku Menebar Benih Akuntabilitas Keuangan Desa

[Sampul Depan Buku Menebar Benih Akuntabilitas Keuangan Desa-BPKP]

Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa menjadi pilihan tema yang kami angkat pada edisi kali ini. Kesiapan aparat desa untuk mengelola anggaran yang jumlahnya meningkat cukup signifikan dengan mekanisme pengelolaan yang berbeda dari sebelumnya selalu menjadi pertanyaan di tengah masyarakat. 

Belum lagi sejumlah kasus penyalahgunaan wewenang oleh para kepala desa yang banyak menghiasi berita media cetak maupun elektronik terus terngiang dalam ingatan mereka. Padahal anggaran yang mereka kelola selama ini relatif kecil dibandingkan dengan alokasi anggaran pasca lahirnya Undang-undang Desa. Tak pelak hal ini membuat masyarakat ragu dengan kemampuan para kepala desa dan aparatnya untuk mewujudkan kemajuan desa berbekal anggaran yang diamanatkan kepada mereka. Diperlukan komitmen kuat dari seluruh aparat pemerintah terkait, mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, sampai desa untuk menyiapkan semua infrastruktur dan sumber daya yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan desa sehingga keraguan masyarakat tersebut dapat ditepis.

[Sampul Belakang Buku Menebar Benih Akuntabilitas Keuangan Desa-BPKP]

Untuk selengkapnya, Anda dapat mendownload buku tersebut dibawah ini :

Baca Juga :

Panduan Cara Download Gratis Di Blog Format Administrasi Desa

1. Download ( Klik )

2. Download ( Klik )

3. Download ( Klik )

4. Download ( Klik )

Download Gratis Buku Anotasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

[Sampul Depan Buku Anotasi UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa]

Posisi Pemerintah Desa dalam konstelasinya dengan praktik desentralisasi dan otonomi daerah baru terlihat secara jelas setelah terbitnya UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menempatkan posisi Pemerintah Desa sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten/Kota.
Desentralisasi menurut UU No. 32/2004 ini berhenti pada level pemerintah kabupaten/kota, sehingga desa merupakan bagian dari pemerintahan kabupaten/kota. UU Desa kemudian memperjelas kedudukan Desa dengan menempatkan desa berkedudukan dalam wilayah kabupaten/kota. Kompromi tentang landasan konstitusional kedudukan desa memunculkan aturan tentang asas rekognisi dan subsidiaritas yang akan dijelaskan dalam buku ini.  

Buku ini merupakan versi awal yang fokus pada isi dari UU Desa dan proses pembahasannya. Buku ini disusun dalam bentuk klaster yang didalamnya memuat tema-tema yang ada didalam UU Desa disertai isu-isu krusial yang ada dalam setiap tema. Kendati pembahasan isu krusial dalam buku ini belum dapat disajikan secara sempurna, namun pembahasan mengenai hal ini akan terus dimutakhirkan melalui serangkaian seri diskusi, termasuk mengenai pasal yang belum jelas, multi tafsir atau kontradiktif dengan peraturan lainnya. Hasil diskusi ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk merumuskan solusi agar tidak menimbulkan permasalahan dalam implementasi UU Desa.  

Ringkasnya, anotasi ini merupakan dokumen yang terus berkemban (living document) dan akan disampaikan secara virtual, sehingga substansi buku ini akan terus diperbaharui secara bertahap dengan mengakomodasi perkembangan yang terjadi. (Sad Dian Utomo, Direktur Eksekutif PATTIRO)

[Sampul Belakang Buku Anotasi UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa]

Untuk selengkapnya, Anda dapat mendownload buku tersebut dibawah ini :

Baca Juga :

Panduan Cara Download Gratis Di Blog Format Administrasi Desa

1. Download ( Klik )

2. Download ( Klik )

3. Download ( Klik )

4. Download ( Klik )

Download Gratis Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan BUMDes

[Sampul Buku Panduan Pendiran dan Pengelolan BUMDes]

Sebelum melangkah ke bagaimana memperkuat kelembagaan BUMDes. Yang terpenting yang perlu dilakukan adalah soal pendirian BUMDes itu sendiri.

Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah semenjak lama dijalankan oleh Pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan kurang berhasilnya program-program tersebut. Salah satu faktor yang paling dominan adalah intervensi Pemerintah terlalu besar, akibatnya justru menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di pedesaan. Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan Pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian. 

Belajar dari pengalaman masa lalu, satu pendekatan baru yang diharapkan mampu menstimuli dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Lembaga ekonomi ini tidak lagi didirikan atas dasar instruksi Pemerintah. Tetapi harus didasarkan pada keinginan masyarakat desa yang berangkat dari adanya potensi yang jika dikelola dengan tepat akan menimbulkan permintaan di pasar. Agar keberadaan lembaga ekonomi ini tidak dikuasai oleh kelompok tertentu yang memiliki modal besar di pedesan. Maka kepemilikan lembaga itu oleh desa dan dikontrol bersama di mana tujuan utamanya untuk meningkatkan standar hidup ekonomi masyarakat.

Itulah cuplikan dari Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan BUMDes. Untuk Selengkapnya Anda Bisa Download Gratis Bukunya dibawah ini : 

Baca Juga :

Panduan Cara Download Gratis Di Blog Format Administrasi Desa

1. Download ( Klik )

2. Download ( Klik )

3. Download ( Klik )

4. Download ( Klik )

5. Download ( Klik )

6. Download ( Klik )

Download Gratis Buku Pendekatan Utuh Penguatan Kelembagaan Ekonomi Desa

[Sampul Buku Penguatan Kelembagaan Ekonomi Desa]

BUM Desa berperan strategis sebagai salah satu intervensi utama Pemerintah Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa. BUM Desa juga merupakan salah poin utama yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Termasuk Peraturan Teknisnya.

Menyertai dukungan APBN bagi pembangunan Desa melalui Dana Desa, BUM Desa merupakan format intervensi pelengkap yang memberikan kemungkinan bagi Pemerintah Desa untuk aktif mengembangkan perekonomian lokal secara kolektif berbasis potensi dan kekuatan yang dimiliki masing-masing Desa.

Untuk meneropong lebih jauh dan lengkap, Anda dapat mendownload gratis bukunya pada link dibawah ini :

Baca Juga :

Panduan Cara Download Gratis Di Blog Format Administrasi Desa

1. Download ( Klik )

2. Download ( Klik )

3. Download ( Klik )

4. Download ( Klik )

5. Download ( Klik )

6. Download ( Klik )