 |
| [Sampul Depan Buku Anotasi UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa] |
Posisi Pemerintah Desa dalam konstelasinya dengan praktik desentralisasi dan otonomi daerah baru terlihat secara jelas setelah terbitnya UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menempatkan posisi Pemerintah Desa sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten/Kota.
Desentralisasi menurut UU No. 32/2004 ini berhenti pada level pemerintah kabupaten/kota, sehingga desa merupakan bagian dari pemerintahan kabupaten/kota. UU Desa kemudian memperjelas kedudukan Desa dengan menempatkan desa berkedudukan dalam wilayah kabupaten/kota. Kompromi tentang landasan konstitusional kedudukan desa memunculkan aturan tentang asas rekognisi dan subsidiaritas yang akan dijelaskan dalam buku ini.
Buku ini merupakan versi awal yang fokus pada isi dari UU Desa dan proses pembahasannya. Buku ini disusun dalam bentuk klaster yang didalamnya memuat tema-tema yang ada didalam UU Desa disertai isu-isu krusial yang ada dalam setiap tema. Kendati pembahasan isu krusial dalam buku ini belum dapat disajikan secara sempurna, namun pembahasan mengenai hal ini akan terus dimutakhirkan melalui serangkaian seri diskusi, termasuk mengenai pasal yang belum jelas, multi tafsir atau kontradiktif dengan peraturan lainnya. Hasil diskusi ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk merumuskan solusi agar tidak menimbulkan permasalahan dalam implementasi UU Desa.
Ringkasnya, anotasi ini merupakan dokumen yang terus berkemban (living document) dan akan disampaikan secara virtual, sehingga substansi buku ini akan terus diperbaharui secara bertahap dengan mengakomodasi perkembangan yang terjadi. (Sad Dian Utomo, Direktur Eksekutif PATTIRO)
 |
| [Sampul Belakang Buku Anotasi UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa] |
Untuk selengkapnya, Anda dapat mendownload buku tersebut dibawah ini :
Baca Juga :
Baca Juga :
Panduan Cara Download Gratis Di Blog Format Administrasi Desa
Tidak ada komentar:
Posting Komentar