Tatacara Penganggaran dan Pengalokasian Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Setiap Desa.

Tatacara Penganggaran Dana Desa 

Pasal 2 ayat (1) Rincian Dana Desa setiap daerah kabupaten/kota dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

a. Alokasi Dasar, 

b. Alokasi Afirmasi, dan

c. Alokasi Formula.

Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional. 

Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/ kota. 

Tatacara Pengalokasian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota

Pasal 4 

Ayat (1) Pengalokasian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

DD Kab/Kota = AD Kab/Kota + AA Kab/Kota + AF Kab/Kota  

Keterangan:

DD Kab/Kota = Dana Desa setiap Kab/Kota 

AD Kab/Kota = Alokasi Dasar setiap Kab/Kota 

AA Kab/Kota = Alokasi Afirmasi setiap Kab/Kota 

AF Kab/Kota = Alokasi Formula setiap Kab/Kota 

Ayat (2) Pagu Alokasi Dasar dihitung sebesar 77% (tujuh puluh tujuh persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara merata kepada setiap desa. 

Ayat (3) Pagu Alokasi Afirmasi dihitung sebesar 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi.

Ayat (4) Status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari data indeks desa membangun yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Ayat (5) Data jumlah penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari Kementerian Sosial. 

Ayat (6) Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak yang berada pada kelompok desa pada desil ke 8 (delapan), 9 (Sembilan), dan 10 (sepuluh) berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 

Ayat (7) Pagu Alokasi Formula dihitung sebesar 20% (dua puluh persen) dari anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan jumlah penduduk Desa, angka penduduk miskin Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa dengan bobot sebagai berikut:

a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk; 

b. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan; 

c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan 

d. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

Ayat (8) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan IKK kabupaten/kota. 

Pasal 5 

Ayat (1) Besaran Alokasi Dasar setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dihitung dengan cara mengalikan Alokasi Dasar setiap desa dengan jumlah Desa di daerah kabupaten/kota. 

Ayat (2) Alokasi Dasar setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dihitung dengan cara membagi pagu Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dengan jumlah Desa secara nasional. 

Ayat (3) Jumlah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan data jumlah Desa yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada Kementerian Keuangan. 

Pasal 6 

Ayat (1) Besaran Alokasi Afirmasi setiap kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

AA Kab/Kota= (AA DST * DST Kab/Kota) + (AA DT * DT Kab/Kota) 

Ayat (2) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa. 

Ayat (3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa. 

Ayat (4) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Pasal 7

Besaran Alokasi Formula setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

AF Kab/Kota = {(O, 10 * Yl) + (0,50 * Y2) + (0, 15 * Y3) + (0,25 * Y4)} * (0,20 *DD)

Ayat (2) Data jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan IKK kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Ayat (3) Data jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan IKK kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh kementerian yang berwenang dan/ atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Agustus sebelum tahun anggaran berjalan.

Ayat (4) Dalam hal data jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan IKK kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlambat atau tidak disampaikan, penghitungan nnc1an Dana Desa setiap . kabupaten/kota menggunakan data yang digunakan dalam penghitungan rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota tahun anggaran sebelumnya.  

Ayat (5) Dalam hal data jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, dan luas wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, penghitungan rincian Dana Desa dapat menggunakan data Desa induk secara proporsional atau data yang bersumber dari Pemerintah Daerah. 

Ayat (6) Data jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, dan luas wilayah Desa yang bersumber dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh bupati/walikota kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Agustus sebelum tahun anggaran berjalan.

Tatacara Perhitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa

Pasal 8

Ayat (1) Berdasarkan rincian Dana Desa setiap daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), bupati/walikota melakukan penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa. 

Ayat (2) Rincian Dana Desa setiap Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

a. Alokasi Dasar setiap Desa, 

b. Alokasi Afirmasi setiap Desa, dan  

c. Alokasi Formula setiap Desa.

Pasal 9

Ayat (1) Besaran Alokasi Dasar setiap Desa se bagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dihitung dengan cara membagi Alokasi Dasar setiap daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan jumlah Desa di kabupaten/kota yang bersangkutan. 

Ayat (2) Dalam hal jumlah Desa di daerah kabupaten/ kota berbeda dengan data jumlah Desa yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), bupati/walikota menyampaikan pemberitahuan mengenai perbedaan jumlah Desa tersebut kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Ayat (3) Dalam hal jumlah Desa di daerah kabupaten/kota lebih sedikit dibandingkan dengan data jumlah Desa yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), bupati/walikota menghitung dan menetapkan rincian Dana Desa setiap Desa berdasarkan rincian Dana Desa setiap daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) setelah dikurangi dengan jumlah Alokasi Dasar untuk selisih jumlah Desa dimaksud.

Ayat (4) Dalam hal jumlah Desa di daerah kabupaten/kota lebih banyak dibandingkan dengan data jumlah Desa yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), bupati/walikota menghitung dan menetapkan rincian Dana Desa setiap Desa berdasarkan data jumlah Desa yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 10 

Ayat (1) Besaran Alokasi Afirmasi setiap desa se bagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dihitung sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) sampai dengan ayat (4).  

Ayat (2) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diberikan kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk mi skin tinggi se bagaimana dimaksud dalam Pas al 4 ayat (6).

Ayat (3) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan mengenai daftar Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada bupati/walikota.

Pasal 11

Ayat (1) Besaran Alokasi Formula setiap Desa dihitung dengan bobot sebagai berikut:

a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk; 

b. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan; 

c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan 

d. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

Ayat (2) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

AF Desa = {(0,10 * Zl) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)} *AF Kab/Kota.

Ayat (3) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d, masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa dan IKG Desa.

Ayat (4) IKG Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dan ditetapkan oleh bupati/walikota berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/ atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik. 

Ayat (5) IKG Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan oleh beberapa faktor, meliputi:

a. ketersediaan prasarana pelayanan dasar;
b. kondisi infrastruktur; dan
c. aksesibilitas / transportasi.

Ayat (6) Penyusunan IKG Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengacu pada pedoman penyusunan IKG Desa.

Pasal 12

Ayat (1) Tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.

Ayat (2) Peraturan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), paling sedikit mengatur mengenai: 

a. tata cara penghitungan pembagian Dana Desa; 

b. penetapan rincian Dana Desa;
c. mekanisme dan tahap penyaluran Dana Desa;
d. prioritas penggunaan Dana Desa;
e. penyusunan dan penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa; dan f. sanksi administratif. 

Ayat (3) Bupati/walikota menyampaikan peraturan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan so ftcopy kertas kerj a penghi tung an Dana Desa setiap Desa kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat dengan tembusan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, gubernur, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan kepala Desa.

Kententuan-ketentuan lain diatur dalam pasal 13 yang berbunyi sebagai berikut: 

Pedoman penyusunan IKG Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) dan pedoman dan contoh penghitungan pembagian Dana Desa ke setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Selengkapnya donwload disini, Peraturan Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Setiap Desa.

Demikian informasi tentang Tatacara Penganggaran dan Pengalokasian Dana Desa sebagaiman diatur dalam peraturan menteri keuangan.

BUMDes yang Semakin Fenomenal di Indonesia

Badan Usaha Milik Desa merupakan salah satu alat perjuangan desa dalam memajukan ekonomi dan mensejahterakan masyarakat desa, kini dan masa depan. Maka tak heran jika hasrat desa untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa kian tumbuh. 

BUMDes yang lahir atas kamauan dan semangat bersama pemerintahan desa dengan masyarakat, seringkali lebih cepat berkembang dan maju. Idealnya memang harus seperti BUMDes dibentuk, bukan karena keterpaksaan atas berbagai dorongan dari pihak luar desa.

Berdasarkan data, jumlah BUMDes terus meningkat secara signifikan yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, lebih dari 50 Badan Usaha Milik Desa telah memiliki omzet di atas Rp500 juta per tahun, bahkan ada yang sudah mencapai diatas 10 miliar rupiah.

Bila dilihat dari tujuan pembentukan BUMDes memang sangat mulia, sebab kehadiriannya dipersiapkan untuk memihak kepada kepentingan masyarakat desa. BUMDes didirikan sebagai pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial (commercial institution).

Secara umum tujuan pendirian BUMDes; (1)Meningkatkan Perekonomian Desa, (2) Meningkatkan Pendapatan asli Desa, (3) Meningkatkan Pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan (4) Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.

Kehadiran BUMDes tidak boleh mematikan usaha masyarakat yang sudah berkembang di desa. Oleh karenanya, para pengurus BUMDes harus memiliki kreasi inovatif dan ide-ide cermelang agar kehadirannya bermanfaat bagi masyarakat desa, baik dalam bidang ekonomi maupun dibidang sosial budaya.

Karena tujuan yang mulia tersebut, sehingga penyadaran tentang pentingnya BUMDes hadir di desa terus digelorakan oleh pemerintah dan berbagai pihak lainnya. Namun, sekuat apapun dorongan dari luar tanpa ada kemauan dari dalam seringkali cepat memasuki usia senja dan akhirnya mati.

Menjadi BUMDes sukses adalah impian banyak desa. Untuk membuat BUMDes sukses tentu tidak semudah membalikan telapak tangan. Sebab, setiap ada perjuangan pasti ada tantangan dan rintangan yang dihadapi. Selama semangat dan kemauan belum mati, pasti ada jalan untuk membuat BUMDes sukses.

Sebagaimana di informasikan, BUMDes akan mendapat perhatian yang serius dari pemerintah. Dari 4 prioritas dana desa tahun 2018, BUMDes merupakan salah satunya prioritasnya. Berbagai sokongan dan pendampingan akan diberikan, mulai dari peningkatan kapasitas, tata manajemen sampai suntikan dana.

Dengan UU Desa semua menjadi luar bisa. BUMDes pun semakin fenomenal keberadaannya di Indonesia, sebagai motor penggerak ekonomi desa. Semoga bermanfaat.

Cara Membuat Peta Desa dengan Google Maps

Peta Desa adalah gambaran dari keseluruhan permukaan bumi baik keadaan alam, ekonomi dan sosial budaya yang dibuat pada permukaan datar yang diperkecil dengan skala tertentu dan diwakili dengan simbol tertentu sebagai tanda pembatas antar desa baik berupa batas alam maupun batas buatan.

Yang dimaksud dengan batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa. Sedangkan yang dimaksud dengan batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.

Batas desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

Ketersediaan peta desa sangat penting bagi desa. Karena peta buka sekedar untuk menggambarkan lokasi, tapal batas tapi lebih dari itu. Diantaranya, dapat memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa. Adapun, Tahapan-Tahapan dalam Penetapan Batas Desa diatur melalui Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Penegasan Batas Desa.

Berdasarkan skalanya, peta dibagi dalam 4 jenis, yaitu peta skala kadaster/teknik, peta skala besar, peta skala menengah, dan peta skala kecil.

Manfaat peta antara lain:

• Memberikan gambaran fisiografis secara umum permukaan bumi dan suatu daerah/wilayah (bentuk, relief, iklim, jenis tanah, jenis vegetasi).
• Menunjukkan dan menggambarkan lokasi atau letak suatu kawasan atau wilayah atau obyek geografis lainnya.
• Memperlihatkan ukuran (luas, bentuk, arah, dan jarak) suatu obyek geografi peta.
• Mengetahui keadaan sosial, budaya, ekonomi suatu daerah (jumlah penduduk, persebaran penduduk).
• Dapat menjadi alat bantu pendidikan untuk mempelajari muka bumi dan segala fenomena geografi.
• Dapat menjadi alat bantu analisis suatu penelitian.

Cara Membuat Peta Desa dengan Google Maps

Peta desa dapat dibuat dengan berbagai cara, baik secara manual dan digital. Untuk menunjukkan letak lokasi desa, kampung atau tempat dapat dibuat dengan menggunakan Google Maps atau Google Earth. 

Cara menggunakan google maps sangat mudah. Berikut langkah - langkahnya :

1. Kunjungi Google Maps
2. Sign in atau login dengan akun google Anda (gmail). 
3. Setelah login, klik My Maps yang teletak diatas sebelah kiri. 
4. Klik Create New Map untuk membuat peta Anda sesuai yang dinginkan. 
5. Isikan Title (Judul) dan Description (Keterangan) dengan tepat. 
6. Pilih Privacy and sharing setting (setelan privasi dan berbagi) jika Anda ingin berbagi dengan semua orang pilih public. 
7. Simpan peta Anda, klik Save.

Cara lain untuk membuat peta dengan Google Earth adalah dengan menggunakan bantuan perangkat GPS (Global Positioning System) untuk merekam waypoints, tracks, atau routes. Waypoints, tracks, atau routes yang telah direkam dalam GPS tersebut selanjutnya dimasukkan ke dalam Google Earth dengan cara mengimpor. 

Klik menu Tools, pilih GPS, lalu sesuaikan pilihan pada menu GPS Import dan selanjutnya klik tombol Import. Untuk tujuan ini, pembuat peta harus melakukan penelusuran seluruh jalan dan batas desa yang akan dipetakan, yang sudah tentu bukan merupakan pekerjaan yang mudah. Semoga bermanfaat.

Buku Pintar Dana Desa dapat Dibaca Secara Online dan Offline

Dalam mengimplementasi UU Desa, berbagai regulasi turunan dari Undang-Undang Desa telah diterbitkan, mulai dari Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri (Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi), Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP) hingga peraturan pelengkap yang diterbitkan oleh daerah baik yang diatur melalui peraturan daerah (Perda) maupun peraturan bupati/walikota (perbup/perwali).

Agar berbagai peraturan pelaksana UU Desa tersebut dapat diimplementasi dengan baik, maka perlu dilakukan penyelarasan dalam penyusunan kebijakan di masing-masing kementerian yang ditujukan untuk meningkatkan efesiensi, efektivitas, transparan, dan akuntabilitas pemanfaatan Dana Desa. 

Untuk itu, pemerintah merancang Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. SKB 4 Menteri ini ditanda tangani oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 

Dalam pengatar Buku Pintar Dana Desa terbitan Menteri Keuangan disebutkan, kunci sukses untuk mensejahterakan masyarakat dalam membangun desa adalah kuatnya inisiasi, inovasi, kreasi dan antar aparat desa dengan masyarakat dalam mewujudkan apa yang menjadi cita-cita bersama. Pembangunan desa tidak mungkin bisa dilakukan aparat desa sendiri, tapi butuh dukungan, prakarsa dan peran aktif dari masyarakat.

Untuk mengetahui implementasi regulasi dana desa secara consize namun komprehensif, Kementerian Keuangan menerbitkan Buku Pintar Dana Desa. Dengan diterbitnya buku pintar ini diharapkan dapat menjadi pengangan dan pedoman bagi stakeholder, baik bagi aparatur desa, eksekutif di daerah dan pusat, anggota legislatif maupun masyarakat.

Buku-buku referensi berdesa lainnya dapat dibaca dalam modul pendampingan desa.

Adapun materi-materi yang dibahas dalam Buku Pintar Dana Desa ini meliputi; Esensi UU Desa dan Dana Desa, Konsep Dasar Dana Desa, Evaluasi Dana Desa, Perencanaan, Penganggaran, dan Pokok-Pokok Kebijakan Dana Desa dalam APBN.

Penyaluran Dana Desa, Penggunaan Dana Desa, Pengelolaan Dana Desa di Desa, Pengadaan Barang dan Jasa di Desa, Program Padat Karya dan Cash for Work, Pemantauan dan Pengawasan, dan Badan Usaha Milik Desa.

Buku Pintar Dana Desa diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia secara gratis, dapat dibaca secara online maupun offline. Siapapun boleh mengunduh atau donwload disini. Selamat membaca, semoga bermanfaat.

Macam-Macam Metode Perencanaan Partisipatif

Sifat pengelolaan pembangunan desa meliputi banyak aspek dan memiliki keterkaitan dengan banyak pihak, maka tidak dapat dihindari jika metode perencanaan partisipatif yang diperkenalkan ke desa juga banyak jenisnya. 

Dengan berbagai macam metode atau cara perencanaan partisipatif ini tentu sangat dipengaruhi oleh masing-masing pihak, baik instansi pemerintah maupun lembaga lainnya sesuai dengan kepentingannya.

Berbagai metode perencanaan partisipatif yang langsung melibatkan peran masyarakat, telah banyak dikenal. Berikut beberapa metode perencanaan partisipatif:

1. Metode ZOPP

Yaitu sebuah perencanaan proyek yang berorentasi kepada tujuan. ZOPP adalah singkatan dari kata-kata Ziel (tujuan), Orienterte (berorentasi), Projekt (proyek), dan Planung (perencanaan).

Perencanaan partisipatif melalui metode ZOPP ini dilakukan dengan menggunakan empat alat kajian dalam rangka mengkaji keadaan desa, yaitu kajian permasalahan, kajian tujuan, kajian alternatif (pilihan-pilihan) dan kajian peran.

Kajian permasalahan; dimaksudkan untuk menyidik masalah-masalah yang terkait dengan suatu keadaan yang ingin diperbaiki melalui suatu proyek pembangunan.

Kajian tujuan; untuk meneliti tujuan-tujuan yang dapat dicapai sebagai akibat dari pemecahan masalah-masalah tersebut.

Kajian alternatif (pilihan-pilihan); untuk menetapkan pendekatan proyek yang paling memberi harapan untuk berasil.

Kajian peran; untuk mendata berbagai pihak (lembaga, kelompok masyarakat dan sebagainya) yang berkaitan dengan proyek selanjutnya mengkaji kepentingan dan potensi.

Perencanaan dengan metode ZOPP mempuyai kegunaan untuk meningkatkan kerjasama semua pihak yang terkait, mengetahui keadaan yang ingin diperbaiki melalui proyek, merumuskan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan sebagai dasar pelaksanaan proyek. Mutu hasil dari perencanaan itu sangat tergantung pada informasi yang tersedia dan yang diberikan.

2. Metode Participatory Rural Appraisal (PRA)

Yaitu sebuah metode pendekatan belajar tentang kondisi dan kehidupan pedesaan dari, dengan, dan oleh masyarakat desa sendiri. Pengertian belajar di sini mempuyai arti yang luas, karena meliputi juga kegiatan mengkaji, merencanakan, dan bertindak. 

Tujuan metode PRA (Participatory Rural Appraisal) adalah untuk menghasilkan rancangan program yang lebih sesuai dengan hasrat dan keadaan masyarakat. PRA juga bertujuan memberdayaakan masyarakat, yakni dengan pengembangan kemampuan masyarakat dalam mengkaji keadaan mereka sendiri, kemudian melakukan perencanaan dan tindakan.

Sedangkan prinsip kerja metode PRA hampir sama dengan metode ZOPP. Perbedaanya, kalau metode PRA penekanannya lebih pada proses belajar masyarakat dan tujuan praktis untuk pembangunan program.

Penerapan metode PRA adalah untuk mendorong masyarakat turut serta meningkatkan dan mengkaji pengetahuan mereka mengenai kehidupan dan kondisi mereka sendiri, agar mereka dapat menyusun rencana dan tindakan. Metode PRA bersifat terbuka untuk menerima cara-cara dan metode baru yang dianggap cocok.

3. Metode Rapid Rural Appraisal (RRA)

yaitu sebuah metode yang digunakan sebagai langkah awal untuk memahami situasi setempat, pelaksanaanya dilakukan oleh suatu tim dan dilaksanakan dalam waktu yang singkat.

Metode ini dilaksanakan dengan menggali informasi terhadap hal-hal yang terjadi, kemudian mengamati dan melakukan wawancara langsung. Semua informasi tersebur diolah oleh tim untuk kemudian diumpanbalikkan kepada masyarakat sebagai dasar perencanaan.

Metode RRA ini lebih berfungsi sebagai perencanaan dari penelitian lebih lanjut, atau sebagai pelengkap penelitian yang lain, atau sebagai kaji-tindak untuk menyelaraskan antara keinginan masyarakat dan penentu kebijakan.

Pada prinsipnya ketiga jenis metode perencanaan partisipatif tersebut, mempunyai tujuan yang sama, yakni memberdayakan masyarakat dan kelembagaan desa serta menumbuhkan partisipasi masyarakat.

Namun, metode perencanaan partisipatif yang telah ada ini, perlu diramu lebih sedemikian rupa dengan mendasarkan prinsip musyawarah dan gotong royong yang telah hidup berurat-berakar di masyarakat perdesaan. 

(Diringkas dari buku perencanaan partisipatif pembangunan masyarakat desa, P3MD, 1996).

SKB 4 Menteri tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan UU Desa

SKB 4 Menteri tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, merupakan langkah konkret empat kementerian dalam upaya mengefektifkan pembangunan dan pemanfaatan dana desa.

Dalam SKB 4 Menteri tersebut, masing-masing kementerian memiliki peran dan tugas dalam percepatan pelaksanaan dan efektifitas Dana Desa.

Ruang Lingkup Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagai berikut:

1. Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan;
2. Pengalokasian, penyaluran dan Pelaksanaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa (ADD), dan bagi hasil Pajak Daerah dan Restrubusi Daerah (PDRD);
3. Pendampingan Desa;
4. Penataan Desa;
5. Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan Koperasi;
6. Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa dalam penggunaan Dana Desa untuk pembangunan, anggaran Kementerian/Lembaga dan APBD, dan
7. Pembinaan, Pemantauan, Pengawasan dan Penguatan pelaksanaan Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014.

Isi lengkap SKB 4 Menteri tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dapat di donwload disini. Semoga bermanfaat.

4 Menteri Teken SKB Kebijakan Percepatan Pelaksanaan UU Desa

INFODES - Dalam rangka memperkuat kebijakan pelaksanaan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 4 Menteri telah menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB). 

Beberapa poin penting yang termuat dalam SKB 4 Menteri ini diantaranya tentang pelaksanaan program padat karya cash, sinergitas pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan UU Desa, pemberdayaan ekonomi desa melalui BUMDes dan koperasi, serta tata kelola keuangan desa yang akuntabel.

SKB 4 Menteri/Ilustrasi

SKB 4 Menteri tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan UU Desa, masing-masing ditandatangani oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Menteri Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, di Jakarta.

Dengan adanya SBK 4 Menteri ini diharapkan dapat mempercepat proses percepatan kemandirian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, serta dapat mempermudah desa dalam menggunakan dana desa.

Seperti di informasikan, bahwa penetapan prioritas penggunaan dana desa didasarkan pada prinsip swakelola dan berbasis sumber daya desa mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga desa dan kearifan lokal. Penggunaan dana desa paling sedikit sebesar 30 persen wajib digunakan untuk menciptakan lapangan kerja di desa dan membayar upah kerja. 

Penggunaan dana desa 2018 juga diharapkan dapat mendukung percepatan pengentasan kemiskinan dengan memberikan afirmasi pada desa tertinggal dan sangat tertinggal dengan jumlah penduduk miskin serta tingkat stunting yang tinggi. 

Dalam upaya pengurangan gizi buruk dan peningkatan kualitas layanan kesehatan di desa, dana desa dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penanganan stunting sesuai musyawarah desa.

Contoh kegiatan seperti, pembangunan/rehabilitasi poskesdes, polindes, dan posyandu desa. Penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi balita dan anak, dan perawatan kesehatan untuk ibu hamil dan menyusui.

Pembangunan sanitasi dan air bersih, pembangunan MCK, insentif kader kesehatan masyarakat, pembangunan rumah singgah, pengelolaan balai pengobatan desa, dan pengadaan alat-alat kesehatan.

Pengadaan kebutuhan medis (makanan obat, vitamin, dan lain-lain), sosialisasi dan edukasi gerakan hidup bersih dan sehat, dan penyediaan mobil atau motor ambulance desa, dan lain-lain sesuai kebutuhan desa berdasarkan hasil musyawarah desa.

Dengan diterbitnya, SKB 4 Menteri tentang tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Semoga bermanfaat.

Lupus - Kutukan Bintik Merah

Anak-anak lalu masuk. Di dalam ruangan yang gelap-gelap tai ayam, ternyata Hockus Pockus sudah menunggu di meja bundarnya. Tujuh kursi sudah tersedia, lengkap dengan penganan kecil dan kopi di atas meja.

"Nggak usah dijelaskan, Sur, saya sudah tau nama teman-temanmu dan tujuan mereka datang ke sini," cegah Hockus Pockus ketika Gusur akan menjelaskan. "Yang item keriting itu namanya Boim, kan. Dia ke sini mau minta diramal jodoh juga, kan?" tebak Hockus Pockus kemudian. Gusur mengangguk. Anak-anak takjub. Sedang Lupus masih belum terpengaruh.

"Oke, biar cepet, kalian saya ramal sekaligus," putus Hockus Pockus. Lalu Hockus Pockus menyuruh anak-anak bergandengan dan menutup matanya. Anak-anak melakukan apa yang diminta Hockus Pockus. Lupus ikut. Cuma nggak lama kemudian Lupus membuka matanya. Diliatnya Hockus Pockus meliuk-liuk kayak belut sakit perut.

"Kus Kus, interupsi sebentar!" pekik Lupus. Hockus Pockus kaget, dan membuka matanya. Lalu melotot marah ke arah Lupus.

"Kalau saya lagi konsen, jangan banyak ngomong Paham?"

"Sori, Kus. Tapi saya nggak mau diramal. Saya mau numpang ke kamar mandi aja. Udah kebelet, nih!" pinta Lupus.

"Hm, bilang dong dari tadi!" umpat Hockus Pockus.

Lalu Lupus disuruh ke belakang.

"Belok aja ke kiri. Kalau ketemu pintu yang ada stiker Mickey Mousenya, nah di situlah tempatnya. Jangan lupa disiram, ya!" jelas Hockus Pockus kemudian.

Tanpa menunggu lebih lama lagi, Lupus langsung melesat ke belakang. Sedang Hockus Pockus kembali melanjutkan liukannya sambil membaca mantera.

"Bang bang tut, akar gulang galing. Siapa yang kentut, ditembak raja maling...."

Sementara itu Lupus terus menuju ke belakang. Sampai akhirnya ia tiba di ruangan yang gelap dan bau sengak. Lupus meraba-raba. Tanpa sengaja tangannya meraba saklar lampu. Dalam sekejap ruangan pun jadi terang benderang. Kini Lupus bisa melihat jelas keadaan ruang an yang sebenarnya. Ada meja, kursi, vas bunga, dan guci antik. Bahkan ada juga botol-botol selai yang berisi berbagai macam ramuan. Di pojok ada sapu lidi besar yang ada tangkainya, persis sapu lidi nenek sihir. Lupus terus menyelidiki ke sana kemari. Sampai Lupus melihat ada benda yang diselubungi kain putih. Lupus mem- bukanya. Ternyata benda tersebut adalah gitar.

Badan Usaha Milik Desa Belum Maju, Ini Tipsnya

Undang-Undang Desa mendefinisikan, yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Badan Usaha Milik Desa sering disebut dengan BUMDes adalah sebuah lembaga usaha berbasis desa yang dibentuk oleh pemerintah desa bersama masyarakat desa dengan tujuannya untuk memperkuat kemandirian desa melalui pengelolaan potensi dan aset yang dimiliki desa demi kesejahteraan masyarakat desa. Kelahirannya diharapkan mampu mendukung pembangunan desa berkelanjutan (sustainable village development) dan terwujudnya desa kuta dan desa mandiri.

Dalam artikel Konsep Desa Mandiri tulisan Lendy W Wibowo, Desa Mandiri itu mencerminkan kemauan masyarakat Desa yang kuat untuk maju, dihasilkannya produk atau karya Desa yang membanggakan dan kemampuan Desa memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. 

Dalam istilah lain, Desa mandiri bertumpu pada Trisakti Desa yaitu; karsa, karya, sembada. Jika Trisakti Desa dapat dicapai maka Desa itu disebut sebagai Desa berdikari. Karsa, karya, sembada Desa mencakup bidang ekonomi, budaya dan sosial yang bertumpu pada tiga daya yakni berkembangnya kegiatan ekonomi Desa dan antar Desa, makin kuatnya sistem partisipatif Desa, serta terbangunnya masyarakat di Desa yang kuat secara ekonomi dan sosial-budaya serta punya kepedulian tinggi terhadap pembangunan serta pemberdayaan Desa.

Tantangan dalam Pendirian Badan Usaha Milik Desa

Kelahiran UU Desa telah melahirkan semangat baru desa dalam melaksanakan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Karena, desa dipadang memiliki segalanya mulai dari sumber daya manusia, sumber daya alam, sistem sosial dan budaya yang penuh keakraban dan toleransi, semangat gotong royong, dan lain sebagainya.

Karena desa memiliki segalanya, desa pun diberikan mandat untuk mengatur, mengurus dan menata desa masing-masing sesuai kepentingan dan kebutuhan masyarakat desanya melalui berbagai kegiatan cerdas dan inovasi kreatif. 

Sebagai objek pembangunan, desa ditantang agar mampu menggali, mengelola dan mengoptimal segala potensi dan aset yang dimiliki desa untuk kesejahteraan masyarakat. 

Untuk mengali dan mengelola potensi dan aset, desa dapat membentuk badan usaha berskala desa yang diberi nama Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) atau sebutan nama lain menurut daerah masing-masing. 

Misalnya, di propinsi Kalimantan, Papua disebut dengan nama Badan Usaha Milik Kampung (BUMK). Di Aceh disebut dengan nama Badan Usaha Milik Gampong (BUMG), di Sumatera Barat disebut dengan nama BUMN (Badan Usaha Milik Nagari) dan di Pulau Jawa mayoritas disebut dengan BUMDes atau BUM Desa.

Upaya Desa dalam menggali, mengelola dan mengembangkan potensi dan aset yang dimiliki desa melalui BUMDes bukan tanpa hambatan dan kendala.

Adapun hambatan/kendala yang sering diutarakan adalah terbatasnya kualitas sumber daya manusia di desa. Termasuk kades, aparatur desa dan BPD. Padahal human resources atau SDM itu bisa diperbaharui melalui berbagai sarana/media pembelajaran, seperti dengan belajar ke desa-desa yang sudah sukses mendirikan BUMDes.

Sebagai mana di informasikan, salah satu prioritas penggunaan dana desa tahun depan digunakan untuk permodalan, pengembangan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola melalui BUMDes. Karena, diharapkan sebagai alat perjuangan untuk kemandirian desa. Secara terperinci, inilah kegiatan-kegiatan terbaru dalam perioritas penggunaan dana desa Tahun 2018. 

Demikian, tips mengatasi Badan Usaha Milik Desa yang belum maju. Semoga catatan ini bermanfaat kiranya.

Padat Karya Dana Desa akan Diintegrasikan dengan Program K/L

Kegiatan pembangunan yang lebih banyak menggunakan tenaga manusia dibandingkan dengan tenaga mesin disebut padat karya. Tujuan pelaksanaan padat karya untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat yang berpendapatan rendah.

Gotong Royong/Foto: Riseh Tunong

Dalam upaya pengentasan kemiskinan di desa. Pemerintah akan memperkuat penerapan pola padat karya dalam pelaksanaan pembangunan desa, baik program/kegiatan yang didanai oleh dana desa maupun yang bersumber dari program/kegiatan Kementerian/Lembaga.

Penerapan padat karya dalam penggunaan dana desa maupun program-program dari lintas kementerian/lembaga yang masuk ke desa memang sangat menguntungkan masyarakat desa, karena akan tersedia lapangan kerja.

Presiden Joko Widodo juga mendorong pemanfaatan dana desa salah satunya untuk penciptaan lapangan kerja di desa melalui program padat karya.

Pemerintah terus mendorong optimalisasi dana desa untuk mendukung percepatan pengentasan kemiskinan dengan memberikan afirmasi pada desa tertinggal dan sangat tertinggal dengan jumlah penduduk miskin serta tingkat stunting yang tinggi.

Menurut Menko PMK Puan Maharani, setidaknya 9 kementerian/lembaga terlibat dalam kerja bersama membangun desa. Masing-masing kementerian/lembaga telah memiliki program untuk daerah.

Semua program itu akan disandingkan atau diintegrasikan dengan program padat karya. Sehingga di tahun 2018 terdapat program padat karya berbasis dana desa dan program padat karya berbasis program/kegiatan Kementerian/Lembaga. Dengan demikian hasil pembangunan desa akan lebih terlihat dan nyata dirasakan manfaat oleh masyarakat.

Penetapan prioritas penggunaan dana desa 2018 didasarkan pada prinsip swakelola dan berbasis sumber daya desa dengan mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga desa dan kearifan lokal. 

Penggunaan dana desa 2018 paling sedikit sebesar 30% wajib digunakan untuk menciptakan lapangan kerja di desa dan membayar upah. Sedangkan, padat karya melalui program Kementerian/Lembaga akan dilaksanakan di 1000 desa lokasi percontohan pada sekitar 100 Kabupaten/Kota.

Dalam rapat lintas kementerian, yang dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi,Putro Eko Sandjojo, Menteri Koperasi dan UKM, AAGN Puspayoga, Menteri Kesehatan, Nila F. Moeloek, Sekretaris Eksekutif TNP2K, Bambang Widianto, serta perwakilan Kementerian/Lembaga lainnya.

Menko PMK menegaskan bahwa implementasi program padat karya juga membutuhkan dukungan dan komitmen pimpinan daerah. Diyakininya, program padat karya mampu meningkatkan penghasilan masyarakat desa yang pada gilirannya terwujud kesejahteraan masyarakat desa. 

Oleh karenanya, kepada segenap pihak diharapkan terus mendorong dan ikut bergotong royong mengawal pelaksanaan program padat karya dana desa maupun yang bersumber dari program/kegiatan Kementerian/Lembaga.

SKB 4 Menteri tentang pelaksanaan padat karya akan segera diterbitkan sebagai pedoman pelaksanaanya. Januari 2018 sudah ditetapkan dan siap target 100 desa di 10 Kabupaten.

Demikian informasi tentang Padat Karya Dana Desa akan Diintegrasikan dengan Program K/L. Semoga bermanfaat.

Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Desa

KEPALA DESA

1. Menyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
2. Mengajukan rancangan peraturan Desa
3. Menetapkan peraturan-peraturan yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD
4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengnenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
5. Membina kehidupan masyarakat Desa
6. Membina ekonomi desa
7. Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
8. Mewakili desanya di dalam dan luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan paeraturan perundang-undangan; dan
9. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

SEKRETARIS DESA

1. Tugas Pokok : Membantu Kepala Desa dalam mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi Desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa.
2. Fungsi :
   
   • Penyelenggara kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas Kepala Desa
   • Melaksanakan tugas kepala desa dalam hal kepala desa berhalangan
   • Melaksanakan tugas kepala desa apabila kepala desa diberhentikan sementara
   • Penyiapan bantuan penyusunan Peraturan Desa
   • Penyiapan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
   • Pengkoordinasian Penyelenggaraan tugas-tugas urusan; dan
   • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

KEPALA URUSAN (KAUR) UMUM

1. Tugas Pokok : Membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan.
2. Fungsi :
   
   • Pelaksanaan, pengendalian dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta pengendalian tata kearsipan
   • Pelaksanaan pencatatan inventarisasi kekayaan Desa
   • Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum
   • Pelaksanaan penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor
   • Pengelolaan administrasi perangkat Desa
   • Persiapan bahan-bahan laporan; dan
   • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

KAUR KEUANGAN

1. Tugas Pokok : Membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan Desa, pengelolaan administrasi keuangan Desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APB Desa.
2. Fungsi :
   
   • Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan Desa
   • Persiapan bahan penyusunan APB Desa; dan
   • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

KAUR PEMERINTAHAN

1. Tugas Pokok : Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, Kebijakan dalam Penyusunan produk hukum Desa.
2. Fungsi :
   
   • Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan
   • Persiapan bahan-bahan penyusunan rancangan peraturan Desa dan keputusan Kepala Desa
   • Pelaksanaan kegiatan administrasi pertanahan
   • Pelaksanaan Kegiatan pencatatan monografi Desa
   • Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa
   • Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pertahanan sipil; dan
   • Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan kepada Desa.
   Administrasi Pemerintahan Desa :
   
   1. Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
   2. Pembuatan Kartu Keluarga (KK)
   3. Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) bagi warga Desa yang berkehidupan ekonomi kurang mampu agar mendapatkan penangguhan-penangguhan. Misalkan penangguhan atau pengurangan beban biaya di rumah sakit. Pembuatan surat ini tidak memerlukan biaya, digratiskan bagi warga Desa yang memerlukan. Dalam perkembangannya SKTM ini berubah menjadi Kartu Multiguna, Kartu ini dapat digunakan oleh satu keluarga yang diwakili oleh kepala keluarga sebagai pemegang kartu
   4. Surat Keterangan Lalu Lintas
   5. Surat Keterangan NTCR
   6. Surat Pengantar Pernikahan
   7. Surat Keterangan Naik Haji
   8. Surat Keterangan Domisili
   9. Surat Keterangan Pengantar Kepolisian
   10. Surat Keterangan Pindah
   11. Surat Keterangan Lahir/Mati
   12. Surat Keterangan Ke Bank dll.
   13. Surat Keterangan Pengiriman Wesel
   14. Surat Keterangan Jual Beli Hewan
   15. Surat Keterangan Izin Keramaian
   16. Pengenaan Pungutan atas Transaksi Jual beli Hasil Bumi dikenakan dari harga transaksi jual beli dan dikenakan kepada pembeli atau penjual
   17. Pengenaan pungutan atas transaksi jual beli tanah rumah dikenakan dari harga transakasi jual beli dan dikenakan kepada pembeli atau penjual
   18. Surat Keterangan Tebang Kayu/Bambu
   19. Tarip pengenaan pungutan pengusaha angkutan sewa sarana dan BUMdes; dan
   20. Perusahaan PT/CV atau pemborong dan sejenisnya dari jumlah anggaran.

KAUR EKONOMI PEMBANGUNAN

1. Tugas Pokok : Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat dan potensi desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat serta penyiapan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan.
2. Fungsi :
   
   • Penyiapan bantuan-bantuan analisa & kajian perkembangan ekonomi masyarakat
   • Pelaksanaan kegiaatan administrasi pembangunan
   • Pengelolaan tugas pembantuan; dan
   • Pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

KAUR KESRA (KESEJAHTERAAN RAKYAT)

1. Tugas Pokok : Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Penyusunan Program Keagamaan serta melaksanakan Program pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan.
2. Fungsi :
   
   • Penyiapan bahan untuk pelaksanaan program kegiatan keagamaan
   • Penyiapan dan pelaksanaan program perkembangan kehidupan beragama
   • Penyiapan bahan dan pelaksanaan program, pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan; dan
   • Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

KEPALA DUSUN (KADUS)
Tugas :

1. Membantu pelaksanaan tugas kepala desa dalam wilayah kerjanya
2. Melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat
3. Melakukan kegiatan penerangan tentang program pemerintah kepada masyarakat
4. Membantu kepala desa dalam pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan RW (Rukun Wilayah) dan RT (Rukun Tetangga) diwilayah kerjanya
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

Fungsi :

1. Melakukan koordinasi terhadap jalannya pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat diwilayah dusun
2. Melakukan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya
3. Melakukan usaha dalam rangka meningkatkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dan melakukan pembinaan perekonomian
4. Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan dan pemeliharaan ketrentaman dan ketertiban masyarakat
5. Melakukan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan oleh kepala desa.

BPD (BADAN PERWAKILAN DESA) 
BPD mempunyai fungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Tugas :

1. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa
3. Mengusulkan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa
4. Membentuk panitia pemilihan kepala desa
5. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat
6. Menyusun tata tertib BPD.

Hak :

1. Meminta keterangan kepada pemerintah desa
2. Menyatakan pendapat Kewajiban
3. Mengamalkan pancasila, melaksanakan UUD 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan
4. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
5. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional sera keutuhan NKRI
6. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat
7. Memproses pemilihan kepala desa
8. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan
9. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat
10. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.