ads

Rabu, 21 November 2018

Contoh Format Terbaru SK Pengangkatan Bendahara Desa Oleh Kepala Desa

Gambar SK Kepala Desa Pengangkatan Bendahara Desa
Gambar SK Pengangkatan Bendahara Desa



Definisi atau pengertian dari Keputusan Kepala Desa atau Surat Keputusan (SK) Kepala Desa mestinya mengacu pada Pasal 1 butir 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Di-permendagri tersebut diuraikan bahwa :


“Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final”

Lantas apa saja yang mau ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa? Mari kita merujuk pada penjelasan Pasal 31 Permendagri 111 Tahun 2014 tersebut, bahwa :

“Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa untuk pelaksanaan Peraturan di desa, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa yang bersifat penetapan”



Dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, Kepala Desa dapat mengangkat/menunjuk Bendahara Desa melalui Keputusan Kepala Desa atau Surat Keputusan Kepala Desa (SK).

Bendahara Desa atau staf Kaur Keuangan dapat diangkat oleh Kepala Desa untuk membantu tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari Kepala Urusan Keuangan (Kaur Keuangan) terkait fungsi kebendaharaan di desa. Artinya Bendahara Desa adalah bawahan dari Kaur Keuangan itu sendiri atau staf kaur keuangan.

Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, disebutkan bahwa Pejabat Pelaksana Kegiatan Desa (PPKD) terdiri unsur dari Sekretaris Desa, Kaur/Kasi dan Kaur Keuangan. Hal ini berbeda dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, sehingga ada pertanyaan muncul apakah Bendahara Desa sudah tidak ada? Bagaimana nasib bendahara desa di tahun 2019 dan tahun berikutnya? 

Bagi saya Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tidak ada hubungannya dengan ada atau tidak adanya jabatan Bendahara Desa sebagai Staf Kaur Keuangan. Dalam permendagri tersebut yang dicabut adalah keberadaan bendahara dalam struktur PPKD, bukan dalam struktur staf kaur keuangan atau staf perangkat desa. Ini poin pentingnya. Keterlibatan bendahara Desa dalam unsur PPKD, kalau dulu ada, sekarang sudah diganti dengan Kaur Keuangan (Atasannya). Tapi soal detail penjelasan nasib bendahara desa pasca permendagri nomor 20 tahun 2018 berlaku akan saya jelaskan nanti pada postingan khusus. Untuk lebih lengkap silahkan baca Bagaimana Nasib Bendahara Desa Dan Kaur Keuangan?

Berikut ini Format Administrasi Desa Terbaru : SK Pengangkatan Bendahara Desa.
Silahkan didownload Gratis pada link dibawah ini :




Alternatif Download :



Baca Juga :

Panduan Download Gratis Di Blog Format Administrasi Desa
Contoh format SK (Surat Keputusan) Kepala Desa tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Bendahara Desa diatas diolah dari Permendagri 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

Demikian Contoh Format SK Kepala Desa (Kades) Tentang Pengangkatan/Penunjukan Bendahara Desa. Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Terima kasih sudah berkunjung di FORMAT ADMINISTRASI DESA



Tag Search :
  • sk bendahara desa
  • contoh sk bendahara desa
  • format sk bendahara desa
  • download sk bendahara desa
  • download contoh sk bendahara desa
  • sk pengangkatan dan pemberhentian bendahara desa
  • sk kepala desa tentang bendahara desa
  • surat keputusan pengangkatan bendahara desa
  • contoh sk bendahara desa tahun 2016
  • sk bendahara desa doc
  • contoh sk pemberhentian dan pengangkatan bendahara desa
  • sk pengangkatan bendahara desa
  • sk penunjukan bendahara desa
  • contoh surat keputusan pengangkatan bendahara desa
  • sk bendahara desa pdf
  • sk bendahara desa 2018
  • sk bendahara desa tahun 2017
  • sk bendahara desa 2017 doc
  • contoh sk bendahara desa pdf
  • contoh sk bendahara desa 2019
  • contoh sk kaur keuangan
  • contoh sk bendahara desa tahun 2018

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

INFORMASI

Musrenbang RKPD 2020: Ini Daftar 9 Prioritas Pembangunan Jawa Barat

BANDUNG, BAPPEDA JABAR –  Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rancangan ...